Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 secara nasional sudah mencapai 50 persen, prioritas KPU yakni pengiriman logistik ke daerah terjauh.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afifuddin mengatakan, distribusi surat suara sudah dilakukan oleh pabrik percetakan di sejumlah wilayah Indonesia yang telah ditunjuk KPU untuk memproduksi surat suara pilkada.

"Kalau distribusi sudah di atas 50 persen dan ini sudah sesuai dari waktu yang ditargetkan," kata Afifuddin, dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Afif mengatakan, untuk pencetakan surat suara di sejumlah pabrik juga sudah berjalan di atas 60–70 persen sehingga sebagian sudah ada yang dikirim. Bahkan, khusus daerah terluar sudah ada yang dikirim hampir 100 persen.

Ia menambahkan pengecekan pencetakan surat suara dilakukan berkala oleh KPU guna memastikan distribusi bisa segera bisa dilakukan.

"Kami datang langsung ke percetakan untuk memastikan semua yang dilakukan sesuai yang memang direncanakan, kualifikasi, dan semaksimal mungkin," katanya.

Khusus wilayah yang pasangan calon berubah karena kondisi tertentu, seperti meninggal, KPU akan mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Pasti nanti kami akan mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan aturan," imbuhnya.

Ia membeberkan, saat ini konsentrasi atau fokus KPU adalah menyelesaikan proses distribusi logistik di daerah terjauh, sehingga perusahaan percetakan didorong untuk segera menyelesaikan pencetakan surat suara.

"Konsentrasi KPU RI adalah untuk mendahulukan daerah yang memiliki tantangan distribusi logistik terjauh," imbuhnya.

Lebih lanjut dia membeberkan, tantangan transportasi di setiap daerah sangat berbeda khususnya daerah terluar, sehingga untuk menghindari keterlambatan pengiriman, maka proses pencetakan harus lebih dahulu selesai.

Oleh sebab itu, guna mencapai target yang diharapkan KPU telah menginstruksikan kepada perusahaan yang menjadi mitra dalam memproduksi logistik surat suara, agar mendahulukan pencetakan untuk di daerah terluar.

Afifuddin mencontohkan surat suara untuk Provinsi Papua Tengah yang dicetak di pabrik tersebut sudah selesai sejak beberapa hari lalu, dan kini sudah 100 persen dalam proses pengiriman.

"Kami selalu imbau seluruh divisi logistik yang ada di KPU daerah untuk lebih memperhatikan daerah terjauh agar bisa lebih dikirim dahulu," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU Bandar Lampung mengklaim jika pengadaan logistik surat suara Pilkada serentak 2024 sudah dalam proses pemesanan, sedangkan untuk perlengkapan logistik lain dalam proses pengadaan.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedy Triyadi mengatakan, saat ini pengadaan logistik sudah masuk dalam tahap kedua termasuk pemesanan surat suara, setelah sebelumnya, kotak suara dan bilik suata yang telah diadakan pada tahap pertama.

"Di tahap kedua ini, yang sudah pasti kita tunggu adalah surat suara," kata Dedy saat ditemui di kantor KPU Bandar Lampung, Senin (7/10/2024).

Dia mengungkapkan, pemesanan surat suara Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bandar Lampung tersebut melalui Gramedia. "Surat suara itu, vendornya adalah Gramedia di Cikarang, sama seperti Pilpres kemarin," ujarnya.

Ia menuturkan, untuk surat suara telah dilakukan validasi dami dan desainnya. "Untuk proses percetakannya itu di 19 Oktober. Nanti juga akan ada peninjauan juga oleh KPU terkait dengan master dan lain-lain setelah datang surat suara," imbuhnya.

Dia menyebut, pihaknya juga akan menyiapkan proses pelipatan, sortir hingga setting dan packing. "Kita berharap, sesuai jadwal di awal November sudah mulai proses setting dan packing," harapnya.

"Berdasarkan pengalaman, di Bandar Lampung untuk distribusi tidak ada kendala, baik jarak, geografi maupun kondisi alamnya," imbuhnya.

Dedy menyampaikan, pihaknya juga akan melihat bagaimana proses nanti akankah hanya cukup dua tahapan atau lebih.

"Melihat prosesnya nanti, kita juga akan melihat apa yang dibutuhkan seperti kelengkapan karet tali dan yang lain-lain. Tinggal menunggu instruksi KPU RI," kata dia.

Ditanya terkait besaran anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan logistik, Dedy masih belum bisa menjelaskan secara rinci.

"Kalau anggaran saya tidak tahu persis, karena itu kan ada kontraknya melalui mekanisme ekatalaog dari penyedia sudah itu dikordinir lewat konsorsium biasanya," pungkasnya. (*)