Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, hingga layanan publik disebut sebagai tantangan utama yang harus dihadapi oleh 84 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung masa jabatan 2024-2029.

Dalam menjalankan amanah kekuasaan, para wakil rakyat terpilih diingatkan untuk tidak melupakan tanggung jawab representatif yang mereka emban. Sebagai perwakilan suara rakyat, anggota legislatif diharapkan benar-benar bekerja menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Pengamat politik dari Universitas Lampung, Bendi Juantara, menyatakan bahwa setiap wakil rakyat terpilih memiliki dasar kuat atas keterpilihannya, baik itu karena faktor sosial, politik, kualifikasi dan pengalaman, komitmen, integritas diri, serta modalitas lainnya.

"Modalitas ini menjadi bekal utama bagi para wakil rakyat dalam mengelola kekuasaan. Pengelolaan kekuasaan tersebut akan selalu berkaitan dengan nasib rakyat. Oleh karena itu, tanggung jawab dan amanah tersebut harus dijalankan dengan baik agar kepercayaan rakyat tetap terjaga secara berkesinambungan," kata Bendi Juantara saat diwawancarai, Senin (2/9/2024).

Bendi Juantara menjelaskan, tantangan yang dihadapi oleh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah dilantik saat ini tidaklah mudah. Persoalan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik menjadi fokus utama yang harus ditangani.

"Sehingga dibutuhkan komitmen kuat serta kolaborasi antara anggota dewan provinsi, kepala daerah, dan stakeholder terkait untuk berjalan beriringan dalam menuntaskan janji-janji kepada rakyat dengan berkontribusi maksimal untuk kemajuan Lampung," katanya.

Di sisi lain, Bendi juga menekankan bahwa pemilu yang baru berlangsung menggambarkan berjalannya demokrasi prosedural. Untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan ke depan. "Check and balance menjadi poin penting yang harus selalu dijaga," jelasnya.

Bendi menambahkan, dengan adanya komitmen yang kuat dan keterlibatan masyarakat, diharapkan Provinsi Lampung dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Pengamat Politik Universitas Saburai, Kamal Fahmi Aulia, menambahkan bahwa sebagai anggota DPRD, khususnya di Provinsi Lampung, komposisi kursi yang tidak terlalu berjarak signifikan merupakan hal yang positif. Hal ini memungkinkan DPRD Provinsi Lampung memberikan kontribusi yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.

"Seperti tugas dalam hal pengawasan pelaksanaan pemerintahan di provinsi, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang nantinya bisa memproduksi peraturan yang secara substansi lebih berkualitas," kata Kamal.

Lebih lanjut, Kamal menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap fungsi penganggaran. Pemerintah harus dituntut untuk merancang anggaran yang dituangkan dalam APBD Provinsi dengan efektif, efisien, dan transparan demi kemakmuran masyarakat.

"Sehingga nantinya fungsi penganggaran yang diberikan oleh DPRD yang baru bisa lebih maksimal untuk dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, dan transparan demi kemakmuran masyarakat," pungkasnya. (*)