Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Kabupaten Pesisir Barat kini masuk dalam kategori rawan tinggi secara nasional untuk Pilkada 2024, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini dipicu oleh berbagai faktor yang terjadi dalam konteks sosial politik daerah tersebut, serta pengalaman dari Pilkada 2020 yang sempat diwarnai kericuhan.

Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Pesisir Barat, Ayu Megasari, mengonfirmasi bahwa penilaian ini didasarkan pada analisis data dan fakta dari Pilkada sebelumnya.

"Pemetaan IKP tahun 2024 menunjukkan bahwa potensi kerawanan di Pesisir Barat dipengaruhi oleh berbagai indikator, termasuk kemungkinan intimidasi, kekerasan verbal dan fisik, serta ketidaknetralan aparatur negara," ujarnya pada Selasa (27/8/2024).

Ayu menjelaskan bahwa pada Pilkada 2020, Pesisir Barat sempat menjadi perhatian nasional akibat kericuhan saat penghitungan suara di KPU, yang menjadi salah satu alasan kuat dimasukkannya daerah ini ke dalam kategori rawan tinggi. Selain itu, potensi ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi faktor yang signifikan, mengingat sejarah pelanggaran netralitas pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu telah mengambil sejumlah langkah pencegahan, termasuk mengirimkan surat imbauan kepada ASN, TNI, Polri, dan aparatur desa untuk menjaga netralitas.

"Kami telah bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas, mulai dari sanksi administratif hingga pidana," tambah Ayu.

Bawaslu juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan partai politik, ormas, dan OKP, untuk menggalakkan pengawasan partisipatif. "Kami berharap masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dengan bijak dan menghindari kampanye hitam serta narasi yang dapat memicu konflik," ujar Ayu.

Ayu juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelanggaran selama Pilkada, dan mengajak masyarakat untuk segera melapor ke Bawaslu jika menemukan adanya pelanggaran. "Mari kita wujudkan Pilkada 2024 yang jujur, adil, dan bersih," pungkasnya. (**)