Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan fokus melakukan pengawasan pada tiga tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yaitu pada tahapan pendaftaran pencalonan kepala daerah, kampanye dan pungut hitung.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, ia mengatakan tiga tahapan tersebut memiliki turbulensi yang paling besar dari semua tahapan yang ada, sehingga perlu adanya komitmen dalam melakukan pengawasan.

"Dari seluruh rangkaian tahapan di sini yang paling besar dan di sinilah teman-teman menjadi pasien Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan residu pemilu itu masih ada di DKPP sampai dengan saat ini," kata dia, dikutip dari website Bawaslu, Selasa (27/8/2024).

Bagja menambahkan hal tersebut menjadi PR Bersama untuk memetakan dan melakukan pencegahan, ia menuturkan di tahapan pencalonan turbulensi sudah muncul di tengah bulan Agustus, sehingga perlu adanya persiapan.

"Kita dihadapkan pada turbulensi besar di awal-awal tahapan ini alhamdulillah saya gak di sini, tapi saya degdegan, Kalau KPU diduduki, tidak mengikuti putusan (MK) 60 dan 70, maka akan pindah turbulensinya ke Bawaslu," kata Bagja.

Kemudian di tahapan kampanye, Bagja menyerukan untuk Bawaslu daerah melakukan pengawasan melekat, termasuk terkait ketentuan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan bakal calon Kada saat kampanye.

"Kami sampaikan ke pak Puadi dalam kampanye, hadiah besarannya seberapa, bazar limitnya berapa dan bagaimana cara pengawasannya ini juga harus menjadi PR kita bersama,” kata Bagja lagi.

Lalu tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bagja ingatkan soal pentingnya pengawasan terkait politik uang. Bagja ingatkan Bawaslu daerah untuk menanamkan mindset, masa tenang merupakan masa tidak tenang untuk Bawaslu.

"Kami harap teman-teman pengawasan, begitu masa tenang, sudah tidak tenang, teman-teman harus berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dalam melakukan patroli pengawasan sampai dengan Hari H, untuk memastikan seluruh pemungutan suara kita tidak diwarnai dengan politik uang," imbuhnya.

Bagja berharap, dengan peluncuran pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024 dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi. "Kami harap seluruh proses yang kita lakukan dalam pemetaan kerawanan ini dapat dilakukan dengan baik oleh Bawaslu daerah," tutupnya. (*)