• Sabtu, 01 Februari 2025

300 Polisi Dikerahkan Amankan Pilkada Metro, ASN Bakal Dibekali Surat Tugas Ikuti Kampanye

Senin, 26 Agustus 2024 - 12.03 WIB
213

Kapolres Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho bersama Sekda Bangkit saat inspeksi pasukan saat apel gelar pasukan Mantap Praja Dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2024 di wilayah Kota Metro. Foto: Arby/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Metro - Aparat Kepolisian Resort Metro bakal melakukan pengamanan melekat di sejumlah objek vital dalam langkah menciptakan kondusifitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Sebanyak 300 personil diterjunkan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Wilayah bakal dibekali surat tugas untuk melakukan pengawasan di lokasi kampanye.

Kapolres Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho menjelaskan bahwa pengamanan tersebut dilakukan oleh Polisi beserta stakeholder terkait.

"Dalam kegiatan pengamanan Pilkada 2024 ini kita mengerahkan Dua pertiga dari total personil kita yaitu sekitar 300 personil. Semua dilibatkan mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan selesai. Nanti juga akan didukung oleh stakeholder terkait seperti TNI dan dari pemerintah daerah," kata dia saat dikonfirmasi awak media usai operasi mantap Praja di halaman Mapolres setempat, Senin (26/8/2024).

Kapolres juga mengaku telah melakukan kegiatan operasi kepolisian guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas selama pelaksanaan Pilkada di Bumi Sai Wawai.

"Sebelum pelaksanaan operasi mantap Praja ini, Kita sudah melaksanakan kegiatan operasi kepolisian sebelumnya baik terkait antisipasi terorisme kemudian bencana alam dan gangguan Kamtibmas lainnya yang berpotensi berdampak pada mantap praja ini," ujarnya.

AKBP Heri Sulistyo Nugroho juga menegaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan personil untuk melakukan pengamanan pada sejumlah objek vital KPU dan Bawaslu.

"Dalam setiap kegiatannya nanti kami akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, seperti pengamanan gudang, TPS dan kegiatan kampanye yang jadwalnya sudah dikeluarkan oleh KPU. Kita pastikan akan mengamankan kegiatan-kegiatan itu," jelasnya.

Tak hanya itu, dirinya pun juga berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum jika dalam pelaksanaan Pilkada ditemukan pelanggaran seperti praktik money politik.

"Sesuai dengan aturan yang ada kita tetap melakukan penegakan hukum bersama gakumdu dan stakeholder terkait. Kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu juga dan akan menganalisis potensi munculnya tindak pidana yang ada dalam aturan pemilu," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo menerangkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan personil Pol PP dan Dishub untuk melancarkan tugas Kepolisian.

"Hari ini dilakukan gelar pasukan di Polres Metro dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Yang rencananya menurut jadwal besok pada tanggal 27 Agustus 2024 ada pendaftaran, dari sisi personil Polres sudah siap tinggal nanti akan dibantu oleh Pol PP," paparnya.

"Kemudian masalah lalu lintas nanti akan dibantu Kasat Lantas dan Dishub Kota Metro. Besok sudah kita mulai persiapkan itu," lanjutnya.

Sekda juga menekankan kepada seluruh ASN di Bumi Sai Wawai untuk bersikap netral dalam menyikapi dinamika politik di Metro.

"Untuk ASN, Saya minta kita patuhi ketentuan undang-undang bahwa ASN itu harus netral walaupun punya hak pilih tetapi di lapangan harus netral," tegasnya.

Bangkit bahkan menyebut bahwa seluruh ASN setingkat Kepala Wilayah yang bakal melaksanakan tugas pemantauan kampanye harus dibekali dengan surat tugas yang ditandatangani olehnya.

"Dan kalau mengikuti kampanye-kampanye seperti Kepala Wilayah baik itu Camat maupun Lurah nanti akan dibekali dengan surat tugas. Untuk pengamanan harus menggunakan surat tugas yang dikeluarkan oleh sekda," terangnya..

"Semua harus seijin Sekda Karena untuk pengamanan manakala Bawaslu melakukan pengecekan di lapangan, mereka sudah dibekali surat perintah tugas," tambahnya.

Dirinya kembali menegaskan bahwa setiap ASN yang mengikuti kegiatan kampanye tanpa dibekali surat tugas bakal mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jika tidak mengantongi surat perintah tugas maka akan mendapat sanksi tegas, tapi tetap akan kita persiapkan untuk surat tugas itu. Sanksinya ada ketentuannya, nanti akan kita lihat apa saja yang diperbuat. Insya Allah ASN Metro akan netral sesuai dengan ketentuan-ketentuan," tandasnya. (*)