Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 mengalami defisit riil sebesar Rp119.978.932.066,49 (119,97 miliar).

Hal itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemkab Pesibar tahun 2023.

Dalam LHP tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menyebut, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa peningkatan penganggaran pendapatan juga diikuti dengan peningkatan anggaran belanja melebihi pendapatan, sehingga Pemkab Pesibar mengambil opsi skema anggaran defisit.

Pada APBD Tahun 2023 Pemkab Pesibar menganggarkan pendapatan daerah sebesar Rp858.153.933.786,00, dengan realisasi sebesar Rp768.698.593.890,77 atau 89,58 persen. Sedangkan untuk belanja dianggarkan sebesar Rp906.653.546.508,00 dan direalisasikan sebesar Rp768.956.085.337,00 atau 84,81 persen.

Batasan anggaran defisit selanjutnya diatur oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peta kapasitas fiskal setiap daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Pesibar dinyatakan mempunyai kapasitas fiskal tinggi dengan nilai indeks 2,158. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 mengatur batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 2,6 persen dari perkiraan pendapatan daerah. 

"Dari data laporan keuangan Pemkab Pesibar diketahui bahwa nilai anggaran defisit tahun 2023 adalah sebesar Rp48.499.612.722,00 atau 5,65 persen dari perkiraan pendapatan daerah. Nilai defisit tersebut jauh melampaui batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu 2,6 persen,” ungkap BPK dalam LHP yang dikutip Senin (19/8/2024).

BPK melanjutkan, berkaitan dengan pelampauan defisit tersebut Pihak Pemkab Pesibar tidak menyampaikan surat untuk mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, belanja tetap dilaksanakan meskipun realisasi penerimaan tidak mencapai target dan tidak dilakukan penyesuaian dalam perubahan APBD tahun 2023, sehingga menimbulkan defisit sebesar Rp257.491.446,23. 

"Apabila diperhitungkan utang belanja tahun 2023 dan kewajiban jangka pendek yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2023 maka terdapat defisit keuangan riil tahun 2023 sebesar Rp119.978.932.066,49,” jelas BPK.

Menurut BPK, nilai tersebut menurun sebesar Rp30.511.941.743,20 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp150.490.873.809,69, namun nilainya masih cukup signifikan yakni 15,61 persen dari realisasi pendapatan tahun 2023. 

Atas permasalahan tersebut, Kabid Perbendaharaan BPKAD menyatakan bahwa salah satu penyebab defisit adalah dana bagi hasil pajak dari Provinsi Lampung tahun 2023 yang seharusnya ditransfer kepada Pemkab Pesibar pada tahun 2023 belum dibayarkan dan dicatat sebagai piutang sebesar Rp38.656.188.460. (*)