Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Berdasarkan Analisis Secondee Regional Chief Economist (RCE) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, belanja terkait perubahan iklim di Lampung belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor paling rentan terdampak perubahan iklim.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin mengatakan, fenomena perubahan iklim telah mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang tumbuh hanya 3,30 persen pada triwulan I 2024. 

Dampak Perubahan iklim menyebabkan kontraksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan di Lampung yaitu sebesar -10,97 persen (yoy). 

“Sektor perikanan juga terdampak perubahan iklim, dengan menyusutnya populasi rajungan dan titik tangkapan semakin jauh menyebabkan peningkatan kebutuhan bahan bakar solar yang misalnya semula 10 liter, meningkat 30 liter, dan penurunan hasil tangkapan misalnya semula 50-70 kg, menurun 3-5 kg pada musim biasa dan 15-30 kg pada musim puncak,” ungkap dia, Kamis (8/8/2024).

Sementara kata Dody, alokasi anggaran sebesar Rp24,56 miliar telah disiapkan dalam program belanja APBN perubahan iklim Lampung 2024 dengan realisasi terkini sebesar Rp7,9 miliar atau 32,16 persen dari pagu yang tersebar dalam dua komponen, yakni adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

Realisasi komponen adaptasi perubahan iklim mencapai Rp7,5 miliar atau 36,86 persen dari pagu didorong realisasi pada program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp7,36 miliar atau 38,76 persen dari pagu.

Sedangkan realisasi komponen mitigasi perubahan iklim mencapai Rp400,32 juta atau 9,49 persen dari pagu didorong realisasi pada program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp186,87 juta atau 11,67 persen dari pagu.

“Sebagai RCE, Kanwil DJPb Provinsi Lampung memberikan beberapa saran strategis untuk mitigasi perubahan iklim, antara lain melalui dukungan KUR untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan, dana insentif daerah atau insentif fiskal dengan tema perubahan iklim,” ujarnya. 

“Selain itu, membuka kerja sama sektor publik-swasta dalam program investasi ramah lingkungan, mendorong pemerintah daerah untuk aktif mencari sumber pendanaan untuk proyek energi terbarukan dan penurunan emisi karbon,” imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, hingga Juli 2024, luas tanam padi reguler di Provinsi Lampung baru terealisasi 24.654 hektar dari target 64.786 hektar. Sementara itu, realisasi penanaman padi gogo mencapai 1.612 hektar dari target 4.350 hektar.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, telah mengirim surat kepada kepala daerah untuk mengoptimalkan lahan rawa, pompanisasi, dan padi gogo guna mengantisipasi ancaman darurat pangan serta penurunan produksi padi karena situasi global dan prediksi kekeringan.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementerian Pertanian, Bambang Sugiharto, menjelaskan bahwa Menteri Amran minta kepala daerah untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan hingga Agustus 2024. “Kami akan melakukan evaluasi secara berkala dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri,” kata Bambang saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring, Senin (8/7/2024).

Bambang menyebutkan bahwa optimalisasi lahan rawa di Lampung hingga 7 Juli 2024 baru mencapai 12.922 hektar dari target 28.202 hektar.

"Ini upaya untuk meningkatkan luas tanam. Perluasan areal tanam ini bertujuan untuk mendorong penanaman di areal baru di luar areal tanam reguler. Misalnya, daerah tadah hujan yang biasanya hanya ditanami sekali, kini ditingkatkan menjadi dua kali,” katanya.

Pihaknya juga mendorong penanaman di lahan kering menggunakan padi gogo. “Target penanaman padi gogo di Lampung seluas 4.350 hektar, dan kini baru terealisasi 1.612 hektar,” ungkapnya.

Bambang melanjutkan bahwa realisasi luas tanam padi reguler di Lampung pada Juli 2024 mencapai 24.654 hektar dari target 64.786 hektar.

"Masih ada waktu 20 hari untuk mencapai target, karena kita juga sudah ada tambahan pompa air,” ujarnya.  (*)