Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat, pendapatan negara semester I tahun 2024 di Provinsi Lampung mencapai Rp4,795 triliun atau 42,77 persen dari target APBN sebesar Rp11,180 triliun.

“Walau berada di tengah tekanan ketidakpastian global dan suku bunga dunia yang tinggi, beberapa komponen pendapatan negara tetap mampu tumbuh dengan baik,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, Rabu (7/8/2024).

Dody menerangkan, kinerja penerimaan pajak penghasilan dan pajak lainnya mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 8,65 persen dan 37,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pendapatan bea masuk, cukai, dan pendapatan negara bukan pajak tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya, masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 56,85 persen, 1.355,96 persen, dan 29,89 persen,” imbuh dia.

Sementara itu, kata Dody, kinerja realisasi belanja APBN semester I tahun 2024 masih terjaga baik dengan telah tercapainya separuh pagu realisasi dengan rincian anggaran tersalur sebesar Rp16,17 triliun atau 50,50 persen dari pagu APBN pada dua komponen.

“Belanja pemerintah pusat (BPP) dan transfer ke daerah (TKD) dengan rasio komponen masing-masing sebesar 29,1 persen dan 70,9 persen terhadap total belanja APBN semester I tahun 2024,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, komponen BPP telah terealisasi sebesar Rp4,712 triliun, tumbuh 23,51 persen (yoy). Beberapa komponen BPP yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bansos mengalami pertumbuhan, kecuali belanja modal yang terkontraksi.

“Belanja bansos tumbuh 20,21 persen (yoy) untuk mendukung bantuan pendidikan. Realisasi bansos terbesar disalurkan melalui UIN Raden Intan Lampung dan IAIN Metro kepada 3.149 mahasiswa penerima KIP kuliah,” jelas dia.

Sedangkan kata Dody, kontribusi terbesar realisasi belanja negara berasal dari komponen TKD yang terealisasi sebesar Rp11,45 triliun atau 51,47 persen dari pagu.

“Pertumbuhan ini didukung oleh komponen salur dana desa sebesar Rp1,330 triliun tumbuh 22,46 persen (yoy), dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp2,118 triliun tumbuh 1,07 persen (yoy), dan dana alokasi umum sebesar Rp7,597 triliun tumbuh 16,82 persen (yoy),” bebernya. (*)