Semester I-2024, Lampung Sumbang Pendapatan Negara Rp4,795 Triliun

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat, pendapatan
negara semester I tahun 2024 di Provinsi Lampung mencapai Rp4,795 triliun atau
42,77 persen dari target APBN sebesar Rp11,180 triliun.
“Walau berada di tengah tekanan ketidakpastian global
dan suku bunga dunia yang tinggi, beberapa komponen pendapatan negara tetap
mampu tumbuh dengan baik,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung,
Mohammad Dody Fachrudin, Rabu (7/8/2024).
Dody menerangkan, kinerja penerimaan pajak penghasilan
dan pajak lainnya mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 8,65
persen dan 37,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pendapatan bea masuk, cukai, dan pendapatan negara
bukan pajak tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya, masing-masing menunjukkan
pertumbuhan sebesar 56,85 persen, 1.355,96 persen, dan 29,89 persen,” imbuh
dia.
Sementara itu, kata Dody, kinerja realisasi belanja
APBN semester I tahun 2024 masih terjaga baik dengan telah tercapainya separuh
pagu realisasi dengan rincian anggaran tersalur sebesar Rp16,17 triliun atau
50,50 persen dari pagu APBN pada dua komponen.
“Belanja pemerintah pusat (BPP) dan transfer ke daerah
(TKD) dengan rasio komponen masing-masing sebesar 29,1 persen dan 70,9 persen
terhadap total belanja APBN semester I tahun 2024,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, komponen BPP telah terealisasi sebesar
Rp4,712 triliun, tumbuh 23,51 persen (yoy). Beberapa komponen BPP yaitu belanja
pegawai, belanja barang, dan belanja bansos mengalami pertumbuhan, kecuali
belanja modal yang terkontraksi.
“Belanja bansos tumbuh 20,21 persen (yoy) untuk
mendukung bantuan pendidikan. Realisasi bansos terbesar disalurkan melalui UIN
Raden Intan Lampung dan IAIN Metro kepada 3.149 mahasiswa penerima KIP kuliah,”
jelas dia.
Sedangkan kata Dody, kontribusi terbesar realisasi
belanja negara berasal dari komponen TKD yang terealisasi sebesar Rp11,45
triliun atau 51,47 persen dari pagu.
“Pertumbuhan ini didukung oleh komponen salur dana
desa sebesar Rp1,330 triliun tumbuh 22,46 persen (yoy), dana alokasi khusus non
fisik sebesar Rp2,118 triliun tumbuh 1,07 persen (yoy), dan dana alokasi umum
sebesar Rp7,597 triliun tumbuh 16,82 persen (yoy),” bebernya. (*)
Berita Lainnya
-
Kemenkes: Warga Tak Punya BPJS Tetap Bisa Ikut Cek Kesehatan Gratis
Selasa, 11 Februari 2025 -
Retreat Kepala Daerah 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Tidur Dalam 180 Tenda
Senin, 10 Februari 2025 -
Puadi Dorong Bawaslu Harus Bekerja Transparan, Tegas, dan Responsif
Rabu, 29 Januari 2025 -
Mendagri: Pertama Dalam Sejarah Presiden Lantik Gubernur Bupati dan Walikota Secara Serentak
Rabu, 22 Januari 2025