• Selasa, 22 Oktober 2024

Unila Resmi Kukuhkan Syarief Makhya Jadi Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik

Kamis, 01 Agustus 2024 - 14.04 WIB
1.5k

Prof. Syarief Makhya (tengah) dalam acara pengukuhan gelar Profesor di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Kamis (1/8/2024). Foto: Yudha/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Universitas Lampung (Unila) resmi mengukuhkan Prof. Syarief Makhya sebagai Guru Besar bidang  Ilmu Kebijakan Publik. Pengukuhan gelar Profesor ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Kamis (1/8/2024).

Rektor Unila Prof. Lusmeilia Afriani dalam sambutannya menyampaikan, Syarief Makhya merupakan guru besar ke 120 yang telah dikukuhkan oleh Universitas Lampung.

"Dengan pengukuhan ini, Alhamdulillah Unila sudah mengukuhkan 120 Guru Besar," ujarnya.

Menurut Lusmeilia, saat ini Unila juga sedang mempersiapkan 42 guru besar yang telah diajukan kepada kementerian pendidikan.

"Kita sedang memperjuangkan 42 calon Guru Besar. Kita menargetkan pada tahun 2024 ini Unila telah memiliki 150 Guru Besar," tegasnya.

Ia berharap, proses pengukuhan Syarief Makhya sebagai Guru Besar bisa memberikan inspirasi kepada akademisi yang lain untuk berjuang memperoleh gelar tertinggi dalam dunia akademik ini.

Dalam pengukuhan terus, Syarief Makhya menyampaikan orasi ilmiah berjudul 'Dinamika Politik dan Kebijakan Publik’. Menurutnya alasan memilih judul orasi ini untuk menjelaskan era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 20 tahun terakhir atau sejak mulai diberlakukannya Pilkada secara langsung yang berdampak terhadap kebijakan publik.

Ia menyatakan proses Pilkada sebagai sebuah proses politik di daerah berimplikasi pada penguasaan sumber daya politik dan akan menentukan arah kebijakan publik di daerah. Fenomena ini seringkali didominasi oleh pengaruh kekuasaan kepala daerah yang sangat kuat pada saat berkuasa yang bisa saja tidak selaras dengan kepentingan kepala daerah yang menggantikannya.

"Dalam fenomena tersebut, saya mencoba membahas bagaimana dinamika politik mempengaruhi kebijakan publik dan mengapa seringkali kebijakan yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gagal dalam implementasinya," jelasnya.

Menurutnya dinamika politik yang berlangsung tersebut tidak hanya mempengaruhi proses pembentukan kebijakan, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembentukan pemerintahan daerah yang efektif.

"Tujuan penelitian ini juga untuk menganalisis bagaimana faktor dinamika politik mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di daerah, mengevaluasi apakah kebijakan publik efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, dan menganalisa kontribusi studi pemerintahan dalam mengembangkan pemerintahan daerah yang efektif," tambahnya.  (*)