Kupastuntas.co, Mesuji - Kasus mafia tanah, mantan Kepala Desa (Kades) Sriwijaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri.

Penetapan status tersangka kepada Mantan Kades Sriwijaya bernama Juwadi itu atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan kewenangan pengalihan tanah milik negara menjadi milik sendiri atau pribadi.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mesuji, Leonardo Adiguna menyebutkan, pihaknya telah menetapkan Juwadi sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji Nomor : PRINT-01 / L.8.22 / Fd.2 / 01 / 2024 tanggal 18 Januari 2024 Jo. PRINT-01.a / L.8.22 / Fd.2 / 01 / 2024 tanggal 19 Februari 2024.

Menurutnya, berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Mesuji tahun 2024. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan Negara berupa tanah negara seluas ± 44 Hektare.

"Atau senilai Rp3.179.283.250 (tiga milyar seratus tujuh puluh Sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)," ungkapnya, Rabu (31/07/2024).

Lanjutnya, perbuatan tersangka adalah memalsukan bukti kepemilikan tanah berupa atas hak atau bukti peralihan hak.

"Tersangka mendaftarkan tanak milik Negara tersebut dalam Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018,” jelasnya.

Selanjutnya,dimana hal tersebut bertentangan dengan:

Undang-undang No 3 Tahun 1972 Tentang Pokok-pokok Transmigrasi pada Pasal 11 dan Pasal 12.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 22 ayat (5) huruf b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Jo Pasal 18 ayat 1 huruf c.

PP Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian Pasal 31 ayat (4) dan (5).

"Sertifikat tersebut, atas nama Juwadi, istri, anak hingga para perangkat desa di masa kepemimpinannya pada periode 2015-2021," ujarnya.

“Juwadi kami tahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari. Ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, kami mengkhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana,” tutupnya. (*)