Kupastuntas.co, Way Kanan - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Way Kanan mendapat kritik tajam dari aktivis mahasiswa, khususnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Lampung, terkait pengelolaan anggaran yang dinilai tidak memadai.

Ketua DPD GMNI Provinsi Lampung, Roma Doniyan Saputra, menyoroti defisit anggaran Kabupaten Way Kanan untuk tahun anggaran (TA) 2023.

"Pemda Way Kanan dianggap tidak becus dalam mengelola anggaran, sehingga berdampak negatif pada masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu (31/7/2024).

Roma mengungkapkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, Pemda Way Kanan mengalami defisit anggaran sebesar Rp11,99 miliar.

LHP menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp 1,33 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 79,25 miliar, pendapatan transfer Rp 1,25 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 36 juta.

Baca juga : APBD Way Kanan 2023 Defisit Rp 11,99 Miliar, Ini Penjelasan Sekda Saipul

Sementara realisasi belanja mencapai Rp 1,34 triliun, termasuk belanja operasional Rp 948,98 miliar, belanja modal Rp 107,71 miliar, belanja tak terduga Rp 257 juta, dan belanja transfer Rp 290,62 miliar.

"Berdasarkan data tersebut, terdapat defisit sebesar Rp 11,99 miliar," tambahnya.

Roma juga mengkritik kurangnya keseriusan Pemda Way Kanan dalam mencapai target PAD dan kurangnya transparansi dalam penggunaan APBD serta pemanfaatan aset daerah. Ia meminta Pemda dan DPRD untuk memberikan penjelasan mengenai penyebab defisit anggaran ini.

"DPRD Kabupaten Way Kanan harus melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan daerah yang mengalami defisit ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Roma mendesak BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk lebih transparan dalam mengawal kasus ini kepada masyarakat, agar publik mengetahui kondisi keuangan Pemda selama masa kepemimpinan Bupati yang telah menjabat selama dua periode.

"Saya juga menginstruksikan kepada GMNI Kabupaten Way Kanan untuk terus memantau dan mengawal masalah ini hingga jelas kemana aliran dana tersebut," tegasnya. (*)