Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Dewan Kopi Lampung, Muklis Basri, berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kopi asli Lampung.

Menurut Muklis, Kabupaten Lampung Barat adalah penghasil kopi terbesar di Indonesia, bantuan pusat dalam pengembangan kopinya dinilai masih kurang.

"Saya kira, bantuan pusat ini ada tapi belum ada apa-apanya, masih kecil. Kehadiran pemerintah itu paling tidak pupuk, bagaimana memodernisasi perkebunan, alat pertanian, begitu juga pupuk harus tersedia," ujar Muklis, saat diwawancarai pasca peringatan Kuda Tuli di Pondok Rimbawan Bandar Lampung, Sabtu (27/7/2024).

Mantan Bupati Lampung Barat ini menjelaskan, pada tahun 1990 perwakilan negara Vietnam belajar kopi kepada Lampung Barat. Namun sekarang terbalik, harus belajar ke Vietnam untuk meningkatkan produktivitas kopi.

"Kopi ini dihasilkan 700 hingga 1000 kilogram per hektar, harapan saya bagaimana kita mengikuti Vietnam. Bagaimana meningkatkan produktivitas meningkatkan kualitas dan harga," jelasnya.

"Dulu waktu saya jadi bupati saya kirimkan 40 orang ke Vietnam ada dari Dinas, dari kelompok tani, ada pedagang dan pengepulnya, saya ajak mereka karena pada tahun 1990 Vietnam itu masih belajar dari Lampung, bagaimana bertanam kopi bagaimana menjual kopi," tambahnya.

Pada tahun ini kata Muklis, terjadi lonjakan harga kopi di Lampung Barat. Dan beruntung menurutnya, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri datang ke Lampung Barat dan memberikan motivasi kepada para petani.

"Tahun ini ada lonjakan harga untuk kopi, maka bersyukur saya presiden bisa datang ke Lampung Barat, mudah-mudahan kedatangan beliau bisa menaikan motivasi untuk mengembangkan dan memodernisasi kopi-kopi," tandasnya.

Dengan kedatangan presiden Jokowi tersebut, Muklis berharap pemerintah pusat dapat melihat sekolah kopi yang ada di sana. Sehingga pemerintah bisa ikut andil untuk meningkatkan produktivitasnya.

"Kita sudah ada sekolah kopi, saya rasa itu harus dikembangkan di Lampung Barat oleh pemerintah, harus ada sinergi pemerintah pusat dan daerah, tanpa adanya sinergi, ya petani tidak bisa apa-apa," tuturnya. (*)