Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dalam Pilkada Serentak 2024 di Lampung, tantangan terbesar adalah fakta bahwa pemimpin yang lahir dari kekuatan modal uang sering kali tidak memenuhi kualitas kepemimpinan yang diharapkan rakyat.

Meskipun visi dan misi yang diajukan dalam kampanye tampak ambisius dan menjanjikan, efektivitasnya sering kali tereduksi oleh kekuatan finansial yang mendominasi proses pemilihan.

Hal ini menciptakan ketidakadilan, dimana calon yang memiliki kualitas dan komitmen sering kalah hanya karena mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk mendukung kampanye yang intensif.

Kualitas pemimpin yang didorong oleh kekuatan uang, terutama jika didukung oleh oligarki, menjadi perhatian utama. Oligarki dengan jaringan kekuasaan dan pengaruhnya sering kali mengendalikan arah politik dan keputusan-keputusan penting yang diambil oleh calon yang mereka dukung.

Akibatnya, pemimpin yang terpilih melalui dukungan oligarki cenderung lebih mengabdi pada kepentingan oligarki daripada kepentingan rakyat. Ini dapat mengarah pada kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir kelompok daripada masyarakat luas.

Kondisi ini sangat merugikan masyarakat Lampung, yang menghadapi berbagai tantangan besar. Infrastruktur yang buruk di hampir semua daerah, produksi pertanian yang rendah, layanan kesehatan yang masih kurang memadai, dan pendidikan yang belum maksimal adalah beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Jika pemimpin terpilih tidak mampu menghadapi tantangan ini secara efektif, masyarakat akan terus menghadapi kesulitan.

Agar Pilkada Serentak ini dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berkomitmen untuk melayani rakyat, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan. 

Pertama, rakyat Lampung harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang calon-calon yang bertanding. Informasi mengenai rekam jejak, pengalaman, dan komitmen calon terhadap kepentingan rakyat harus dikaji secara mendalam. Mengandalkan informasi dari kampanye saja tidak cukup; penting untuk memverifikasi klaim-klaim yang diajukan dengan fakta-fakta yang ada.

Masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pemilihan. Ini termasuk melibatkan diri dalam forum-forum diskusi, menghadiri acara-acara kampanye calon, dan menilai secara objektif berbagai aspek dari calon yang ada.

Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada penilaian yang komprehensif, bukan hanya pada tampilan luar.

Menghindari praktik politik uang adalah hal yang sangat penting. Calon dengan kekuatan finansial besar mungkin mencoba membeli dukungan dengan iming-iming materi. Masyarakat harus sadar akan dampak negatif dari politik uang dan memilih calon yang benar-benar memiliki visi dan kapasitas untuk memimpin, bukan hanya karena mereka mampu membayar harga dukungan.

Dukungan terhadap calon dari kalangan masyarakat biasa harus didorong. Meskipun sulit, calon yang berasal dari latar belakang rakyat biasa sering kali memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mereka juga cenderung lebih berkomitmen untuk melayani rakyat dibandingkan dengan calon yang didorong oleh oligarki.

Partai politik memegang peranan krusial dalam memastikan kualitas calon yang diusung. Partai harus mampu merekomendasikan calon-calon kepala daerah yang berkualitas, memiliki modal sosial yang kuat, dan tidak hanya melihat aspek finansial.

Pilihan partai yang tepat akan memastikan bahwa calon yang diusung bukan hanya mereka yang memiliki uang, tetapi juga mereka yang memiliki integritas, kemampuan, dan visi yang sejalan dengan kebutuhan rakyat.

Partisipasi aktif dalam proses pemilihan adalah kunci. Rakyat Lampung perlu terlibat dalam proses politik secara keseluruhan, bukan hanya pada saat pemilihan. Ini termasuk ikut serta dalam kegiatan sosial dan politik di tingkat lokal yang dapat memperkuat peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Penting bagi masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari calon yang bertanding. Calon yang baik harus mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang program kerja mereka dan bagaimana mereka berencana untuk mencapainya. Menanyakan dan menilai detail rencana kerja calon akan membantu memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki strategi yang realistis dan efektif.

Pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang proses politik, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan dampak dari keputusan politik, masyarakat akan lebih mampu membuat pilihan yang tepat dan berorientasi pada kepentingan umum.

Memilih calon berdasarkan integritas dan etika adalah kunci. Calon yang memiliki integritas dan etika yang tinggi akan lebih cenderung untuk memprioritaskan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Penting juga untuk memastikan bahwa sistem pemilihan bebas dari intimidasi dan tekanan. Pemilihan yang adil dan bebas dari tekanan akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon dan memastikan hasil yang reflektif terhadap kehendak rakyat.

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya Pilkada. Pengawasan yang ketat dan independen dari Bawaslu dapat mencegah praktik-praktik curang dan politik uang yang merugikan. 

Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung dengan adil dan transparan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat dan obyektif.

Jika semua langkah ini dilaksanakan dengan baik, kualitas calon akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing dengan calon yang didorong oleh modal uang. 

Dalam konteks Pilkada Serentak 2024 di Lampung, jika proses pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan partisipatif, maka calon dengan kualitas terbaik dan komitmen yang nyata untuk melayani rakyat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan kekuatan finansial.

Dengan melibatkan diri secara aktif, melakukan evaluasi yang mendalam, dan menuntut sistem yang lebih adil, kita dapat berharap untuk menciptakan perubahan yang positif dan mendapatkan pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. (*)