Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 merupakan momen penting  dalam peta politik Indonesia. Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024, dan pelantikan Prabowo Subianto sebagai penggantinya, dinamika politik dalam pilkada tahun ini diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan.

Masa transisi dari kepemimpinan Jokowi ke Prabowo bukan hanya menandai pergantian pucuk pimpinan negara, tetapi juga mempengaruhi konstelasi politik di tingkat regional. Jokowi, yang telah memimpin Indonesia selama dua periode, memiliki pengaruh besar dalam peta politik nasional dan regional. Namun, dengan lengsernya Jokowi, banyak yang memprediksi bahwa kekuatan politiknya akan mengalami penurunan drastis.

Salah satu figur yang menarik perhatian dalam Pilkada Serentak 2024 adalah Bobby Nasution, menantu Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Walikota Medan dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bobby diharapkan mampu melanjutkan pengaruh politik keluarga Jokowi di Sumatera Utara.

Namun, dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi, Bobby menghadapi tantangan besar. Dukungan politik yang sebelumnya kuat berkat hubungan kekeluargaan dengan Presiden mungkin tidak akan sekuat sebelumnya.

Selain Bobby, Kaesang Pangarep, putra Jokowi yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), juga disebut-sebut akan maju dalam Pilkada 2024. Meskipun menjabat sebagai ketua partai, Kaesang menghadapi skeptisisme mengenai pengaruh politiknya yang dianggap tidak signifikan.

Kepemimpinannya di PSI sering dilihat sebagai hasil dari pengaruh Jokowi, bukan karena kepiawaian politik atau pengalaman sebagai kader partai.  

Pelantikan Prabowo diperkirakan akan membawa perubahan besar dalam peta dukungan politik. Partai-partai yang sebelumnya mendukung Jokowi, seperti  PAN, Demokrat, Golkar, kemungkinan besar akan merapat ke Prabowo. Pergeseran dukungan ini mencerminkan sifat dasar politik Indonesia yang sangat dinamis dan penuh dengan kompromi.

Gerindra, sebagai partai Prabowo, tentunya akan menjadi kekuatan dominan dalam peta politik pasca pelantikan Prabowo. Dukungan partai-partai lain yang sebelumnya berada di pihak Jokowi kemungkinan akan beralih ke Prabowo, menciptakan koalisi baru yang lebih solid di belakang presiden baru.  

Setelah lengser, Jokowi tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menggunakan instrumen kekuasaan atau melakukan intervensi politik seperti sebelumnya. Ini akan mengurangi pengaruhnya secara signifikan, dan banyak dari mereka yang sebelumnya loyal kepadanya diperkirakan akan meninggalkan dan berbalik merapat ke presiden baru, Prabowo Subianto.

Dinamika politik yang berubah ini juga mencerminkan sifat politik Indonesia yang pragmatis dan oportunis. Partai-partai politik cenderung merapat ke kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan dan pengaruh. Dalam konteks ini, kepemimpinan Prabowo yang baru dilantik akan menjadi magnet bagi partai-partai politik yang ingin tetap relevan dan berpengaruh dalam peta politik nasional.

Selain itu, masyarakat pemilih juga semakin kritis dalam memilih pemimpin mereka. Pilkada Serentak 2024 menjadi ajang bagi para calon untuk menunjukkan visi, misi, dan program yang nyata serta relevan dengan kebutuhan daerah mereka. Pemilih tidak lagi hanya melihat latar belakang politik atau hubungan kekeluargaan, tetapi juga kapabilitas dan integritas calon pemimpin.

Dalam menghadapi pilkada, para calon harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan media sosial. Kampanye digital menjadi salah satu kunci sukses dalam menarik perhatian dan dukungan pemilih, terutama dari kalangan milenial dan generasi Z yang semakin melek teknologi. Pemanfaatan media sosial yang efektif dapat menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan dalam pilkada.

Isu-isu lokal juga akan sangat berpengaruh dalam pilkada. Setiap daerah memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga para calon harus mampu menawarkan solusi yang tepat dan spesifik untuk daerah mereka. Hal ini menuntut para calon untuk lebih memahami dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat.

Pelantikan Prabowo akan membawa perubahan dalam kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi daerah. Para calon kepala daerah harus mampu beradaptasi dengan kebijakan baru dan memastikan bahwa program mereka sejalan dengan arah kebijakan nasional yang baru.

Bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka. Seberapa besar pengaruh Gibran yang akan menjadi Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Prabowo, dalam pilkada 2024. Gibran Rakabuming Raka akan menghadapi tantangan dalam membangun pengaruh politiknya sendiri.

Meskipun posisinya sebagai Wakil Presiden memberinya platform yang signifikan, Gibran tidak memiliki pengaruh yang sama seperti Jokowi. Gibran dikenal besar karena pengaruh bapaknya dan belum memiliki proses politik yang matang seperti Jokowi. Oleh karena itu, kemampuannya dalam membangun pengaruh independen akan sangat diuji.

Hubungan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, juga menjadi faktor penting dalam stabilitas politik pasca pelantikan.

Keduanya diketahui memiliki hubungan yang baik dan akrab, yang telah terjalin sejak lama. Setelah lengsernya Jokowi, Prabowo diperkirakan akan terus bekerjasama dengan PDI Perjuangan dalam membangun bangsa. Kerjasama ini akan mencakup tingkat nasional maupun lokal, menciptakan sinergi yang kuat dalam pemerintahan.

Kerjasama antara Prabowo dan Megawati ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, upaya untuk menjaga stabilitas politik dan pembangunan nasional tetap menjadi prioritas. 

Dalam konteks ini, PDI Perjuangan akan tetap menjadi mitra strategis dalam pemerintahan Prabowo, memberikan dukungan politik yang diperlukan untuk menjalankan berbagai program pembangunan.

Seluruh Indonesia akan merasakan dampak dari Pilkada Serentak 2024, dengan total 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi yang akan berpartisipasi. Secara khusus, di Lampung terdapat 15 kabupaten/kota yang juga akan ikut serta dalam pemilihan ini. 

Pilkada Serentak 2024 di Indonesia akan menjadi momen penting yang dipengaruhi oleh perubahan besar dalam kepemimpinan nasional. Transisi dari Jokowi ke Prabowo membawa dinamika baru yang menuntut adaptasi dan strategi baru dari para calon kepala daerah. Pada akhirnya, politik adalah tentang kompromi dan kekuasaan, dan dalam konteks ini, para pemain politik harus mampu menavigasi perubahan dengan bijak untuk meraih kemenangan. (*)