Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyampaikan laporan realisasi anggaran Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 yang telah dilengkapi dengan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (22/7/2024).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, jika pendapatan daerah tahun anggaran 2023 tercatat terealisasi sebesar Rp6,987 triliun atau terealisasi sebesar 86,33 persen dari total target anggaran sebesar Rp8,093 triliun.

"Belanja dan rransfer daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp7,048 triliun atau terealisasi sebesar 85,12 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp8,280 triliun," ujar Fahrizal.

Sementara itu untuk penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp292,676 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2022.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp105,882 miliar yang merupakan pembayaran pokok utang pinjaman daerah.

"Dengan membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan netto diperoleh selisih yang merupakan SiLPA pada tahun anggaran 2023, sebesar Rp125,120 miliar. Nilai tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk pelaksanaan APBD pada tahun anggaran 2024," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Fahrizal menjelaskan jika pemerintah pusat telah menyusun RPJPN tahun 2025-2045. Menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang bertajuk Indonesia Emas 2045.  

Guna menciptakan integrasi, konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ditingkat pusat dan daerah maka harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota. 

"Selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045, pembangunan Provinsi Lampung ke depan tetap diarahkan pada peningkatan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat," jelasnya.

Kemudian kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dengan senantiasa memperhatikan aspek serta keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang dan lingkungan. 

"Dengan memperhatikan tahapan dan proses penyusunan RPJPD yang telah dijalankan, pembangunan Provinsi Lampung 20 tahun ke depan mencanangkan Visi Lampung SMART 2045," jelasnya.

Kemudian dijabarkan melalui 8 misi pembangunan, diantara nya yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan tangguh, demokrasi substantial dan stabilitas ekonomi makro daerah.

"Selanjutnya ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan," kata dia.

Selanjutnya, guna mempertegas ukuran keberhasilan dari Visi Lampung 2045, maka visi tersebut juga dilengkapi dengan 5 sasaran dan indikator dari visi.

Diantaranya pendapatan perkapita penduduk Lampung dalam Kategori tinggi yang akan didorong dengan kontribusi sektor industri dalam perkonomian pada kisaran 26-28 persen.

Kemiskinan dan ketimpangan pada tingkat yang rendah. Dimana kemiskinan akan terus ditekan pada kisaran 3,00 – 2,50 persen, dan ketimpangan pada level Indeks Gini di angka 0,202 - 0,197.

Daya saing daerah yang semakin kompetitif dengan angka indeks daya saing di level nasional mencapai 4,00, kualitas sumber daya manusia yang meningkat dengan indikator Indeks Modal Manusia (IMM) pada rentang 0,68–0,70.

"Terakhir adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 93,17 persen yang menuju Net Zero Emission," tutupnya. (*)