Kupastuntas.co, Metro - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro meminta masyarakat Kota setempat yang merasa belum dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dapat melapor ke posko pengawasan yang tersebar di seluruh Bumi Sai Wawai.

Itu menyusul masih ditemukannya warga yang belum tercoklit oleh Pantarlih padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro telah mengklaim 100 persen warga telah tercoklit.

Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham melalui Kordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan partisipasi masyarakat (Parmas), Hendro Edi Saputro mengungkapkan bahwa Pantarlih masih dapat melakukan perbaikan jika ditemukan warga yang belum tercoklit.

"Tentu sering kita sampaikan terkait dengan tahapan coklit ini, tahapan coklit ini kan akan berakhir tanggal 24 Juli ya. Artinya tinggal beberapa hari lagi teman-teman Pantarlih dan KPU untuk melakukan coklit data itu," kata dia saat dikonfirmasi awak media, Jum'at (19/7/2024).

Pria yang akrab Hendro tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah memfasilitasi 28 posko pengaduan yang tersebar di seluruh Metro. Posko yang tersedia itu merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadukan setiap hal berkaitan dengan tahapan Pilkada.

"Posko-posko pengaduan tetap kita buka dan terutama kita sudah membuka 28 posko yang berada di masing-masing kelurahan, kecamatan dan kota," ujarnya.

"Bagi warga yang belum tercoklit, Saya harap juga ada respon positif terhadap warga yang belum tercoklit dan terdaftar agar bisa ikut berpartisipasi dalam pilkada," imbuhnya.

Selain ditemukan masih adanya warga yang belum tercoklit oleh Pantarlih, Bawaslu juga mengaku telah menemukan sejumlah persoalan yang juga telah direkomendasikan ke jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Bukan hanya yang belum tercoklit, kita juga sudah ada beberapa temuan dan telah memberikan rekomendasi terhadap jajaran KPU ke bawah. Ini menjadi pengawasan khusus bagi kita. Karena ketika menjadi warga Kota Metro itu semua harus tercoklit. Secara keseluruhan temuan di Kota Metro itu banyak," jelasnya.

Dirinya bahkan menyarankan agar Pantarlih dapat terus berkerja dengan turun langsung ke setiap rumah warga untuk mengecek ulang data Coklit.

"Bagi pantarlih yang tidak semua turun ke rumah warga itu kami Ingatkan bahwa bagi pantarlih itu wajib datang ke setiap rumah masyarakat untuk memastikan bahwa data yang disandingkan antara KK dan DP4 itu sesuai. Itu sebagai upaya untuk memastikan bahwa yang tercoklit merupakan benar warga Kota Metro," terangnya.

Sehingga menurutnya tidak ada lagi dugaan-dugaan Pantarlih yang bekerja dari rumah tanpa turun langsung ke lapangan.

"Secara keseluruhan di semua kelurahan itu ada, termasuk pantarlih yang kemudian bekerjanya hanya dari rumah atau sebatas mencatat stikernya dari rumah terus ditempel berikutnya, dan inilah yang menjadi perhatian kita bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, kabar seorang warga Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur ramai diberitakan media massa lantaran mengaku belum di Coklit oleh Pantarlih.

Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh media dari laman resmi Instagram KPU Kota Metro, KPU telah mengklaim progres coklit se-Metro mencapai 100 persen.

Warga RT 032, RW 008, Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Metro, Bima Alif Afiv mengaku pihaknya belum dicoklit oleh Pantarlih. Sedangkan, pihak keluarganya yang tinggal bersamanya dalam rumah yang sama telah dicoklit.

"Posisi saya lagi di luar Metro, terus pulang dan saya melihat ada stiker coklit di rumah, selembar doang. Itu ada nama tante sama mbak, karena di rumah ada dua KK, KK mbah dan tante, tapi saya pisah KK, saya sendiri dan adek," ucapnya.

Dirinya mengaku belum mendapatkan informasi oleh pihak Pantarlih maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tejoagung.

"Pantarlih waktu coklit ke rumah itu gak dikabarin, gak dikabarin sama orang rumah juga gak dikabarin. Stiker punya mbah ada, punya saya gak ada. Adanya yang Pemilu 2024 kemarin," paparnya.

Pria yang juga pengurus Karang Taruna Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur tersebut mengaku kaget dengan adanya klaim progres 100 persen dari KPU Metro.

"Ya kaget aja, belum dicoklit tapi belum masuk DPT, harusnya dicoklit lah gitu. Udah sempat lapor ke Karang Taruna Kelurahan Tejoagung, harapannya ya dicoklit, karena sudah diklaim 100 persen oleh KPU," tutupnya.

Terpisah, Ketua Karang Taruna Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Bangkit Yuda mengaku kecewa dengan kinerja PPS Kelurahan setempat.

"Tentu saya kecewa oleh jajaran KPU, terkhususnya PPS Tejoagung dan Partarlih, karena ketidakpiawaian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Satu tidak memilih secara baik pantarlih, kedua tidak memonitor langsung terkait warganya," cetusnya.

Ia berharap, KPU Kota Metro tidak klaim sepihak dengan progres coklit yang telah 100 persen. Bangkit bahkan menyebut, pihaknya akan terus mengawal progres pencoklitan di wilayah Kelurahannya agar warga setempat tidak kehilangan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 mendatang.

"Yang belum dicoklit ini adalah pengurus Karang taruna Tejoagung, bahkan beliau ini mantan KPPS saat Pemilu 2024. Harapan saya, untuk KPU beserta jajaran itu tidak klaim sepihak terkait coklit yang sudah 100 persen itu, sedangkan di lapangan buktinya tidak 100 persen," bebernya.

"Upaya kami terkait pencoklitan ini, akan selalu mengawal untuk warga agar tidak kehilangan hak pilihnya. Dan kedua kami akan bersinergi dengan Bawaslu khususnya Panwas Metro Timur terkait hal tersebut, Kita akan melakukan pelaporan," tandasnya. (*)