Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung pada tahun 2024 ini menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebesar Rp55 miliar.

Ketua Harian KONI Lampung, Amalsyah Tarmizi mengatakan, jika dari jumlah tersebut Pemprov Lampung baru menyalurkan dana hibah tersebut sekitar 30 persen dari total anggaran yang ada.

"Total dana hibah yang kami terima Rp55 miliar dan yang sudah kami terima 30 persen. Ini sudah kami gunakan untuk honor, konsumsi, biaya tryout dan training, terus perlengkapan latihan hingga perlengkapan pertandingan," katanya saat dimintai keterangan, Kamis (18/7/2024).

Namun ia mengatakan jika pihaknya sudah bertemu dengan Pj Gubernur Lampung, dan sisa dana hibah yang belum tersalurkan sekitar Rp38 miliar akan diselesaikan pada minggu ini.

"Untuk sisanya insyaallah dalam waktu beberapa hari ini akan terselesaikan. Sehingga kami juga bisa segera menyelesaikan kesiapan kita untuk tahap pemberangkatan para atlet," tambahnya.

Amalsyah menjelaskan jika Lampung akan mengikuti 55 cabang olahraga. Dimana 28 cabang olahraga akan bertanding di PON 2024 wilayah Aceh, dan 27 cabang olahraga akan bertanding di PON 2024 wilayah Sumatera Utara.

"Total komposisi yang lolos PON sebanyak 365 atlet, 128 pelatih dan 54 manager. Tahun ini menjadi sejarah jumlah atlet terbanyak yang dikirim Lampung selama mengikuti PON," paparnya.

Pada kesempatan tersebut ia juga menjelaskan jika pihaknya sudah berkomunikasi dengan KONI Banten agar Provinsi Lampung bisa menjadi tuan rumah pelaksanaan PON pada tahun mendatang.

"Kita sudah komunikasi dengan KONI Banten dan kita akan siapkan proposalnya untuk kita ikut biding sebagai tuan rumah PON. Soal waktunya kapan nanti kita lihat," jelasnya.

Namun ia mengatakan jika untuk pelaksanaan PON tahun 2028 mendatang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

"PON 2028 ada di NTB dan NTT ini sudah disahkan saat rakernas KONI. Kemudian 2032 informasi nya di Sulawesi jadi besar kemungkinan kita akan mencoba kalau memang belum di putuskan di Sulawesi tapi paling tidak 2036 kita harus siap," tutupnya. (*)