Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pilkada Bandar Lampung 2024 menarik untuk diikuti. Kehadiran Eva Dwiana sebagai petahana yang memiliki elektabilitas tinggi merupakan lawan tanding yang tidak mudah bagi calon pendatang baru.

Selama 3,5 tahun menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung, Eva berhasil membangun reputasi yang kuat di kalangan masyarakat. Kesuksesan ini tidak lepas dari pengaruh politik keluarganya, di mana suaminya, Herman HN, sebelumnya menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung selama dua periode.

Keberhasilan politik keluarga ini semakin diperkuat dengan terpilihnya Rahmawati Herdian, anak mereka, sebagai anggota DPR RI dari Dapil 1, dengan mayoritas pemilih berasal dari Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Herman HN dan Eva Dwiana memiliki basis massa yang solid di kota tersebut.

Namun, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik. Dunia politik adalah The Art of Possibility, kemampuan untuk melihat dan menciptakan peluang di dalam situasi apapun, meskipun tampaknya sulit atau terbatas. 

Situasi politik di Bandar Lampung bisa berubah dengan adanya pemeriksaan dari Kejaksaan Agung RI terhadap 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pemeriksaan ini berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta aduan masyarakat terkait realisasi pengelolaan anggaran keuangan daerah tahun anggaran 2023. Proses pemeriksaan ini dipimpin oleh Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Putu Gede Astawa.

Menurut Putu, sebelum mengundang ke-13 OPD tersebut, pihaknya terlebih dahulu menerima aduan dari masyarakat dan meminta klarifikasi dari BPK serta bukti-bukti terkait temuan tersebut.

Putu menjelaskan bahwa ada 13 OPD yang diundang, termasuk Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektorat.

Meskipun pemeriksaan ini masih terus berjalan dan belum selesai sepenuhnya, masyarakat Bandar Lampung mulai mempertanyakan bagaimana pemeriksaan ini akan mempengaruhi elektabilitas Eva Dwiana dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemeriksaan semacam ini sering kali menciptakan persepsi negatif. Banyak yang berpendapat dan mengaitkan pemeriksaan ini dengan ketidakmampuan atau kelalaian Eva Dwiana sebagai walikota.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung bisa jadi mencerminkan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran di bawah kepemimpinan Eva Dwiana.

Dalam konteks politik, ada juga yang melihat pemeriksaan ini sebagai upaya untuk menjatuhkan elektabilitas Eva Dwiana. Menjelang Pilkada, hal seperti ini bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk mengurangi dukungan terhadap petahana.

Secara keseluruhan, opini masyarakat saat ini masih terbagi.

Bagaimana Eva Dwiana dan pemerintah kota merespons situasi ini akan sangat menentukan pandangan publik ke depannya. Media massa memiliki peran besar dalam membentuk opini publik.

Jika media massa memberitakan pemeriksaan ini secara intens dan mengaitkannya dengan kinerja Eva Dwiana, hal ini bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kepemimpinannya, dan elektabilitasnya bisa tergerus.

Tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dijadwalkan pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.

Saat ini, bakal calon Walikota Bandar Lampung yang mulai melakukan sosialisasi baru Eva Dwiana, mantan Kadiskes Provinsi Lampung Dr. Reihana, dan Ketua KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah.

Ketiganya masih berebut surat rekomendasi dari partai-partai politik peserta Pemilu 2024.

Pilkada 2024 akan menjadi ujian nyata bagi Eva Dwiana, baik dalam hal kepemimpinan maupun dalam kemampuan untuk menghadapi tantangan politik yang kompleks.

Karena itu, respons Eva Dwiana terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Kejagung sangat penting. Jika ia dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan dan menunjukkan langkah-langkah perbaikan yang konkret, itu bisa meredam dampak negatif yang muncul. Namun, jika responsnya kurang memadai, elektabilitasnya bisa turun.

Dalam beberapa hari ke depan, masyarakat Bandar Lampung akan terus memantau perkembangan pemeriksaan ini. Bagaimana hasil akhir pemeriksaan ini akan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan Eva Dwiana.

Kepercayaan masyarakat adalah kunci utama dalam memenangkan Pilkada. Pemeriksaan Kejaksaan Agung ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Eva Dwiana. Bagaimana ia merespons dan mengatasi situasi ini akan sangat menentukan masa depannya dalam dunia politik.

Lawan politik Eva mungkin menemukan peluang dalam krisis ini untuk mengkritik kepemimpinannya dan menggambarkan diri mereka sebagai alternatif yang lebih baik.

Mereka bisa menggunakan situasi ini untuk meningkatkan elektabilitas mereka sendiri dengan menyoroti kekurangan dalam administrasi saat ini.

Pada akhirnya, kita semua berharap agar Pilkada Bandar Lampung 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk kota ini.

Pemimpin yang bekerja keras demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya. Pemimpin yang tidak hanya mampu menang dalam pemilihan, tetapi juga memiliki komitmen yang tulus untuk membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi Masyarakat Bandar Lampung. (*)