Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggandeng TNI Polri untuk membantu mengamankan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) guna menjamin keamanan pengiriman logistik khususnya ke wilayah terpencil.

Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pihaknya tidak akan menggunakan pesawat jet untuk pendistribusian logistik Pilkada seperti yang dilakukan pada saat Pemilu yang digelar 14 Februari lalu.

"Tidak (pakai pesawat jet lagi), Ini kan penyelenggaraan ada di provinsi dan kabupaten/kota," kata Komisioner KPU Yulianto Sudrajat kepada wartawan saat di konfirmasi, Rabu (17/7/2024) dikutip dari Kompas.com.

Drajat mengatakan pelaksanaan Pilkada 2024 akan dilakukan oleh KPU daerah, sehingga ia menekankan pihaknya akan bekerjasama dengan TNI-Polri dalam pendistribusian logistik Pilkada, terutama di daerah terpencil dan rawan.

"Kami akan bekerja sama penuh dengan jajaran TNI dan Polri seperti di Pemilu 2024, agar mendapatkan dukungan di daerah-daerah terpencil, aksesnya sulit dijangkau, itu sama kami bekerja penuh agar situasinya logistik di Pilkada juga tepat waktu seperti di Pemilu 2024," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Holik mengaku belum memastikan penggunaan pesawat jet saat distribusi logistik nanti. Sebab, ada sejumlah wilayah yang sulit diakses pakai transportasi darat, sehingga perlu melalui jalur udara.

"Misalnya, di daerah Papua, kita ketahui transport darat itu bisa dikatakan belum terhubung antar provinsi, artinya ada kendala dalam transportasi darat di wilayah Papua, maka pada umumnya setiap kali penyelenggaraan suara, itu biasanya menggunakan transportasi udara untuk logistik," sambungnya.

Sebagai informasi, penyewaan pesawat jet oleh KPU sempat menuai sorotan. Salah satunya, sorotan itu datang dari Komisi II yang mengatakan pesawat jet tersebut dimanfaatkan KPU untuk kebutuhan pribadi. Namun, hal itu dibantah KPU. Mereka beralasan jika penyewaan pesawat jet untuk distribusi logistik.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memasang mikroteks pada surat suara yang akan digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada November mendatang guna mencegah terjadinya pemalsuan.

Hal tersebut tercantum dalam rancangan PKPU tentang logistik Pilkada 2024 yang sudah diuji publik pada Jumat (12/7/2024), surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

Kebijakan tersebut untuk memastikan keaslian dari surat suara yang akan digunakan, penggunaan mikroteks sebenarnya telah dikembangkan sejak 2018, hal ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan surat suara.

Namun KPU juga masih membolehkan digunakannya bahan pengaman lain untuk mengganti gembok kotak suara, pada Pemilu 2024 Februari lalu pengganti gembok ini berupa cable ties, aturan itu juga mengatur tentang jumlah surat suara.

Dalam draf rancangan PKPU lembaga penyelenggara Pemilu itu mengatur jumlah surat suara yang dicetak di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT (daftar pemilih tetap), lalu ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai surat suara cadangan.

KPU juga akan mengatur, jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

Draf rancangan PKPU ini bakal segera dikirim ke Komisi II DPR RI untuk dikonsultasikan sebelum diundangkan, KPU mengaku diburu waktu untuk segera menerbitkan PKPU tentang Logistik Pilkada Serentak 2024. (*)