Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, mengunjungi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung di Rajabasa, Bandar Lampung, Senin (1/7/2024). Kunjungan ini bertujuan memastikan program infrastruktur yang telah disusun oleh Dinas BMBK berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Saya ingin memastikan bahwa program infrastruktur yang ada di dinas ini benar-benar dapat berjalan dan menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat," ujar Samsudin.

Samsudin mengakui bahwa Pemprov Lampung menghadapi keterbatasan anggaran dalam perbaikan jalan. Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan perusahaan swasta yang beroperasi di daerah tersebut.

"Kita ingin mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk bersama-sama memikirkan jalan yang dilalui oleh kendaraan milik perusahaan itu," jelasnya.

Menurut Samsudin, jika Pemprov Lampung hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan jalan, hasilnya tidak akan optimal.

"Kita ingin mengajak partisipasi perusahaan serta stakeholder lain. Jika hanya mengandalkan anggaran kita tanpa melibatkan stakeholder, pemerintah akan kewalahan," tambahnya.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyebutkan bahwa beberapa ruas jalan milik Pemprov Lampung sudah diperbaiki melalui kerjasama dengan perusahaan swasta.

"Beberapa ruas jalan kita telah bekerjasama dengan swasta. Seperti dengan PT. PSMI di ruas Tajab-Adi Jaya, kami menangani aspalnya sementara mereka menangani pondasinya," kata Taufiqullah.

Selain itu, perbaikan jalan ruas Adi Jaya-Tulung Randu dilakukan secara bersama-sama, dengan Pemprov Lampung menangani 500 meter dan swasta 100 meter. Ada juga ruas Talang Padang-Ngarip yang dikerjasamakan dengan Pertamina Geo Thermal Energi, serta ruas Sanggi-Suoh dengan PT. Natarang Mining dan PT. Tanggamus Elektrik Power.

Taufiqullah menambahkan bahwa pihaknya sedang mendata jalan-jalan yang dilalui kendaraan milik perusahaan swasta.

"Beberapa ruas jalan yang melibatkan sektor swasta dalam perbaikannya sedang kami data dan akan dirapatkan. Dengan pola ini, diharapkan anggaran yang terbatas bisa mendapatkan tambahan dari swasta," tutupnya. (*)