• Senin, 01 Juli 2024

Wahdi Dapat Surat Tugas dari PDI Perjuangan untuk Pilkada Metro

Sabtu, 29 Juni 2024 - 16.11 WIB
504

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Metro, Anna Morinda saat menyerahkan surat tugas kepada Balon Wali Kota Metro, Wahdi. Foto: Arby/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Metro - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menerbitkan surat penugasan kepada Wali Kota Petahana, Wahdi Siradjuddin sebagai bakal calon Wali Kota Metro dari PDI Perjuangan pada Pilkada 2024.

Surat penugasan tersebut diserahkan Ketua DPC PDIP Metro Anna Morinda kepada Balon Wali Kota Wahdi Siradjuddin disaksikan Ketua Bappilu PDIP Lampung Umar Ahmad di Kantor DPC PDI Perjuangan Metro, Sabtu (29/6/2024). 

Dalam surat tugas yang ditandatangi oleh Prananda Prabowo dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto itu, Wahdi diminta untuk melaksanakan konsolidasi pemenangan Pilkada 2024 dengan DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting dan seluruh elemen PDI di Kota Metro dalam waktu dua minggu setelah surat tugas diterbitkan. 

Kemudian, menyiapkan koalisi partai pendukung sesuai syarat pendaftaran pasangan calon Wali Kota Metro dan Wakil Wali Kota di KPU Metro. Terakhir Wahdi bersama DPD dan DPC PDI Perjuangan membuat pemetaan politik untuk pemenangan pilkada 2024.

Usai penyerahan surat tugas tersebut, Wahdi mengaku akan segera menindaklanjuti ketiga instruksi DPP PDI Perjuangan yang ada dalam surat tugas tersebut.

Selain berkoordinasi dengan DPD, DPC dan seluruh kader PDI Perjuangan di Metro, pihaknya juga akan melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainya. Terlebih, ia sudah mendapat satu rekomendasi dari Partai NasDem dan surat tugas dari Demokrat.

"Ada tiga tugas yang harus saya lakukan sesuai surat tugas dari DPP PDI Perjuangan itu. Konsolidasi ke DPD PDI Perjuangan hingga ke tingkat bawah termasuk juga ke parpol lain akan kita lakukan. Lalu juga pemetaan untuk pemenangan nanti," katanya.

Untuk bakal calon wakil, Wahdi mengaku masih membuka diri bagi siapapun yang ingin berjuang bersama dirinya di Pilkada 2024 ini. Dimana, tidak menutup kemungkinan ia akan berpasangan dengan kader dari PDI Perjuangan atau dari parpol lain.

"Dalam surat tugas tadi sudah jelas, saya diminta untuk mencari wakil tapi tidak ditentukan. Saya terbuka kepada siapapun juga, komunikasi juga kita terus lakukan dengan parpol yang lain karena koalisi itu paling penting," ucapnya.

"Termasuk komunikasi dengan PDIP Metro kita juga lakukan. Bisa saja nanti dari PDIP wakilnya, apalagi banyak kader PDI Perjuangan Metro yang bagus," imbuhnya.

Wahdi menuturkan, pihaknya ingin Balon wakil yang akan mendampinginya nanti mau berjuang bersama membangun Kota Metro dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kelompok atau golongan.

"Alangkah baiknya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bersama beriringan untuk memajukan Kota Metro. Dan yang paling penting itu kepentingan full untuk masyarakat bukan kelompok atau golongan," paparnya.

Sementara itu, Ketua Bappilu PDI Perjuangan Lampung, Umar Ahmad mengatakan, surat tugas ini merupakan salah satu syarat dikeluarkanya rekomendasi dari DPP.

"Surat tugas ini bersifat dua arah ya, untuk pak Wahdi dan juga kader PDI Perjuangan. Struktur partai diminta untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan pak Wahdi di Metro ini," paparnya. 

"Surat ini juga merupakan simbol penilaian dari PDIP tentang kinerja pak Wahdi selama memimpin Metro. Karena itu kita ingin mempersembahkan kepada beliau yang kedua kalinya. Tentunya untuk kemajuan Kota Metro," imbuh dia.

Sementara untuk Balon wakil, dalam surat tugas tersebut DPP memang menyerahkan sepenuhnya kepada Balon Wali Kota Wahdi dan nantinya yang akan menentukan adalah DPP PDI Perjuangan.

Namun, pihaknya berharap agar Balon Wali Kota Wahdi nantinya memilih kader PDI Perjuangan Metro untuk menjadi bakal calon wakil wali kota.

"Saya kira dalam koalisi itu parpol boleh menyampikan harapan-harapanya. Begitu juga dengan kita, agar kerjasama yang lebih erat lagi tentu kita ingin kader PDIP Metro ini bisa mendampingi pak Wahdi," ucapnya.

"Tapi keputusannya itu kewenangan ada di DPP. Ini hanya harapan dari semua kader," tandasnya. (*)