Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) Provinsi Lampung dengan tegas menolak kebijakan pemerintah terkait dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Bendahara FPSBI Provinsi Lampung Tri Susilo mengatakan jika Tapera bukanlah solusi bagi para pekerja untuk mendapatkan hunian yang layak melainkan penambahan beban bagi pekerja.

"Kami Dari FPSBI menolak kebijakan pemerintah terkait Tapera. Kenapa, karena Tapera bukanlah solusi bagi pekerja untuk mendapatkan hunian yang layak. Melainkan penambahan beban bagi pekerja," katanya saat dimintai keterangan, Minggu (2/6/2024).

Ia mengatakan jika penambahan beban tersebut lantaran para pekerja mengalami potongan upah sebesar 2,5 persen sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung masih sangat rendah.

"UMP di Lampung masih sangat minim, belum lagi ditambah dengan berbagai potongan rutin per bulan seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pph. Belum lagi angsuran bila ada dan uang sekolah. Terus bagaimana pekerja akan hidup layak dengan gaji bulanan yang tersisa," katanya.

Ia mengatakan jika dengan adanya potongan tersebut maka akan berapa lama pekerja dengan gaji Rp3 juta per bulan memperoleh rumah yang layak huni.

"Yang ada dana Tapera yang terkumpul malah menjadi ladang penggemukan tikus-tikus rapi dan berdasi untuk melakukan tindak korupsi dan kita bisa lihat kasus ASABRI dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan jika semestinya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membantu pekerja dengan membuat program rumah murah yang dapat dijangkau oleh pekerja.

"Misal buat program perumahan murah yang dapat dijangkau oleh pekerja dengan cicilan murah dan tanpa DP. Selain itu di permudah segala prosesnya bukan memotong upah pekerja," tegasnya.

Seperti diketahui kebijakan Tapera tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). (*)c