Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Provinsi Lampung hingga 30 April 2024 menyumbang, pendapatan negara sebesar Rp3,185 triliun.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin menyebutkan, realisasi pendapatan negara tersebut sekitar 28,49 persen dari target yang telah ditetapkan yakni Rp11,180 triliun. 

Dody menjabarkan, kinerja pendapatan dari bea masuk, cukai, dan pendapatan negara bukan pajak menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 37,69 persen secara years on years (yoy), 981 persen (yoy), dan 29,73 persen (yoy).

Sedangkan pada sektor pendapatan perpajakan, beberapa komponen menunjukkan kinerja masih positif. 

“Pajak penghasilan menyumbang pendapatan sebesar Rp1,332 triliun dengan pertumbuhan 10,82 persen (yoy), dan pajak lainnya menyumbang pendapatan sebesar Rp53,08 miliar dengan pertumbuhan 51,66 persen (yoy),” kata Dody berdasarkan keterangan resmi, Minggu (2/6/2024). 

Sementara itu, lanjut Dody, realisasi belanja negara hingga 30 April 2024 sebesar Rp10,191 triliun atau telah terserap sebesar 32,03 persen dari pagu. 

Belanja negara dari sisi belanja pemerintah pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp3,108 triliun, tumbuh 30,32 persen (yoy). 

“Pertumbuhan signifikan BPP berasal dari belanja bantuan sosial (bansos) yang telah terealisasi Rp20,37 miliar, tumbuh 397,25 persen (yoy) untuk bantuan pendidikan. Realisasi belanja bansos terbesar disalurkan melalui UIN Raden Intan Lampung berupa kartu indonesia pintar kuliah,” ungkapnya. 

Selanjutnya, kata Dody, belanja pegawai juga tumbuh 17,06 persen (yoy), diantaranya dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya berupa gaji pokok dan tunjangan kepada ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta adanya kenaikan gaji ASN pada Maret 2024. 

Kemudian belanja negara dari sisi transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp7,083 triliun, tumbuh 1,46 persen (yoy). 

Pertumbuhan ini menurutnya didukung oleh kinerja dana insentif fiskal sebesar Rp17,93 miliar, yang tumbuh 234,87 persen (yoy); dana desa sebesar Rp1,022 triliun, tumbuh 50,62 persen (yoy); serta dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp4,929 triliun, tumbuh 8,54 persen (yoy), yang terdiri dari DAU pendidikan sebesar Rp227,52 miliar dan DAU kesehatan sebesar Rp103,70 miliar. 

“Pemerintah berupaya meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui TKD. Keseriusan penyaluran TKD menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan di daerah,” tegasnya.

Ia menilai, bahwa kinerja anggaran peandapatan dan belanja negara (APBN) regional Lampung hingga 30 April 2024 tetap tangguh mendukung perekonomian di tengah volatilitas global. 

“APBN berperan sebagai pelindung perekonomian dan masyarakat dari implikasi ketegangan geopolitik global, perubahan iklim, dan krisis energi yang saat ini tengah melanda,” tuturnya.

Meskipun menghadapi berbagai guncangan tersebut, kata Dody, ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 (Januari-Maret) tetap tumbuh sebesar 3,30 persen (yoy), walau beberapa komponen ekspor dan impor mengalami penurunan akibat ketidakpastian global, neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung pada Maret 2024 masih mencatat surplus sebesar US$59,33 juta. (*)