Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Yusdianto ikut mengkritik even Pekan Raya Lampung (PRL) tahun 2024 yang terkesan hanya menjadi ajang bisnis.  

Yusdianto mengatakan, esensi PRL yang dulu biasa disebut Lampung Fair adalah memamerkan kinerja Pemprov Lampung dan bukan ajang bisnis yang mematok tarif tinggi untuk tiket masuk.

Menurut Yusdianto, Pemprov Lampung seperti lupa akan esensi dan tujuan dari diselenggarakannya PRL. 

"Yang harus diingatkan adalah esensi dari Lampung Fair atau PRL adalah menyiarkan hasil pembangunan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung. Jadi esensinya adalah memamerkan hasil kinerja pemimpin daerah," kata Yusdianto, Selasa (14/5/2024). 

Ia mengatakan, dengan esensi seperti itu semestinya unsur pengemasan pameran hasil pembangunan harus lebih ditonjolkan. Sehingga ajang hiburan musik dan lainnya tidak perlu terlalu difokuskan.

"Kalau hiburan dan seterusnya itu adalah pelengkap saja. Yang paling penting adalah memamerkan hasil kinerja dari capaian kinerja kepala daerah,” ujarnya. 

"Kalau pentas hiburan itu kan hanya agar PRL lebih menarik atau sifatnya partisipasif. Jadi jangan hanya sekedar memindahkan pusat keramaian saja seperti dari pasar ke pameran,” lanjutnya. 

Ia mengingatkan agar Pemprov Lampung sudah seharusnya memikirkan hal dasar tersebut, dan bukan sebaliknya menjadikan hal ini sebagai lahan bisnis belaka.

"Jadi kritik kita yang paling mendasar adalah harus dikembalikan kepada esensi yang sesungguhnya. Apa tujuan dari Pekan Raya Lampung atau Lampung Fair itu. Kalau esensinya itu adalah memamerkan hasil kinerja maka harus melibatkan semua pihak dan tidak boleh bayar," paparnya. 

Ia melanjutkan, kalau pun nanti ada biaya tambahan atau sebagainya, harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. 

Yusdianto menegaskan, bila dilihat dari riwayat dari tahun ke tahun, pelaksanaan PRL yang digelar setiap tahunnya bukan semakin ramai, melainkan kian sepi pengunjung.

"Kita sudah lihat dari tahun sebelumnya, cenderung sepi karena tarif yang begitu tinggi. Kalau itu mengarah bisnis maka tidak perlu dinamakan atau diadakan PRL atau Lampung Fair," tegasnya. 

Yusdianto menyarankan, cukup gelar saja festival Lampung atau sebagainya. Jangan menggunakan agenda provinsi, tetapi memberatkan masyarakat luas.

"Apalagi kita tahu kemampuan masyarakat pasca bangkit dari Covid-19 dan el nino itu belum terlalu baik dan terbatas. Kritik kita paling keras adalah untuk menggratiskan biaya masuk, karena ini pameran pembangunan," terangnya. 

"Seharus meringankan. Masa iya rakyat harus bayar untuk melihat hasil kinerja pembangunan pemerintah yang bekerja untuk rakyat," sambungnya. (*)