Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Rahmat Mirzani Djausal (RMD) mengusung tiga misi utama jika nanti dipercaya menjadi Gubernur Lampung periode 2024-2029. Yaitu mempercepat program makan siang dan susu gratis, menjadikan Provinsi Lampung lumbung pangan dan swasembada energi.

Hal tersebut disampaikan Mirzani saat menjadi narasumber dalam program Kupas Podcast dengan tema 'Ngobrolin Pilkada (Ngopi)’ di Kantor Kupas Tuntas Group Tanjung Senang, Bandar Lampung, dengan moderator CEO Kupas Tuntas Grup Dr. Donald Harris Sihotang, pada Rabu (8/5/2024).

Dalam acara itu, Donald Harris Sihotang bertanya tentang konsep Mirzani yang akan ditawarkan kepada masyarakat Lampung apabila menjadi calon Gubernur Lampung dalam Pilkada 2024 agar masyarakat semakin yakin dan mantap untuk memilihnya.

"Kira-kira apa konsepnya Bung Mirzani yang ditawarkan supaya masyarakat Lampung mantap mengantarkan Bung Mirzani menjadi Gubernur Lampung,” kata Donald Sihotang.

Mirzani menjawab bahwa dalam proses pembangunan di Provinsi Lampung kedepan ia akan mengutamakan harmonisasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Ia menjelaskan ada tiga misi utama yang akan dilakukan apabila ia dipercaya menjadi Gubernur Lampung. “Pertama, mempercepat eksekusi program makan siang dan susu gratis yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung ini.

Kedua, lanjut Mirzani,  Prabowo ingin kepala daerah yang diusung Partai Gerindra menjadikan daerahnya masing-masing menjadi lumbung pangan. Dan ketiga, bagaimana di daerah setempat juga bisa swasembada energi.

“Ketiga hal tersebut yang akan diintegrasikan dan disinergikan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Saya optimis mampu menjalankan tiga misi tersebut apabila terpilih menjadi Gubernur Lampung mendatang,” katanya.

Mirzani menerangkan, ia juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung secara merata agar tidak ada kesenjangan di tengah-tengah masyarakat.

"Termasuk para petani harus makmur. Untuk membuat petani makmur yang diatur bukan hanya petaninya saja, tetapi juga tata niaga dari hulu ke hilirnya. APBD kita terlalu kecil sekitar Rp8 triliun jika dibandingkan dengan provinsi sebelah masih jauh," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus turun tangan untuk mengatur tata niaga sehingga akan ada kesempatan yang sama antara masyarakat Lampung dah luar Lampung dan uang yang beredar di Lampung akan lebih banyak.

"Semakin banyak uang yang beredar konsumtifitas akan tumbuh, ekonomi tumbuh, dan lain-lainnya juga tumbuh. Baru petani bisa mendapat nilai tambah yang besar dan kesejahteraan masyarakat meningkat," imbuhnya.

Selain itu, Mirzani mengatakan, akan memanfaatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Lampung yang mengalami kerusakan agar bisa segera diperbaiki.

Ia menjelaskan, dalam upaya mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini yaitu dengan memanfaatkan bantuan anggaran pemerintah pusat.

"Untuk jalur cepat agar Lampung punya duit supaya bisa membenahi infrastruktur jalan yang rusak, tidak ada ada cara lain kecuali dengan bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga paling tidak dua atau tiga tahun kedepan jalan di Lampung bisa bagus," katanya.

Mirzani menerangkan, solusi jangka panjang untuk membenahi infrastruktur jalan adalah ekonomi Lampung harus diperkuat, sumber anggaran perbaikan jalan bisa dari APBD yang berasal dari PAD yang  salah satu objek PAD adalah retribusi.

"Sedangkan retribusi ini diperoleh dari pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi berasal dari jumlah uang yang beredar di Lampung. Perputaran uang di Lampung bisa ditingkatkan ketika terbentuk suatu sistem yang mendukung untuk pergerakan ekonomi tersebut," paparnya.

Ia melanjutkan, perusahaan juga harus punya rasa tanggung jawab terhadap pembangunan di Provinsi Lampung. Mirzani mengaku optimis rencana percepatan pembenahan infrastruktur menggunakan anggaran dari pemerintah pusat bisa terealisasi karena sudah ada kedekatan dengan Prabowo-Gibran.

Bukan hanya itu, Mirzani berjanji bakal membuat regulasi terkait pembatasan tenaga kerja untuk memudahkan generasi milenial di Lampung mendapat pekerjaan.

Mirzani mengatakan salah satu cita-cita dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yakni membawa Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi yang ada dan harus dimaksimalkan.

"Dengan bonus demografi yang ada kita bisa membawa Indonesia maju. Kenapa Gibran diajak menjadi wakil presiden karena ketika mencapai Indonesia emas yang menikmatinya adalah generasi muda," katanya.

Mirzani mengungkapkan, anak-anak muda di Lampung harus disadarkan bahwa pemerintahan sekarang tujuannya bukan buat hari ini saja tetapi juga untuk masa mendatang. Untuk itu, Mirzani akan selalu melibatkan anak-anak muda dalam menjalankan semua program kerjanya.

"Maka saya dengan tim berkali-kali menegaskan libatkan anak muda cari saluran ke mereka agar ada assesment yang bagus antara tim dengan anak muda. Karena pemikiran mereka bisa dituangkan dalam program saya," imbuhnya.

Mirzani juga menyoroti bahwa selama ini pekerja yang ada di Lampung didominasi orang-orang luar daerah. "Selama ini pekerjaan-pekerjaan di Lampung lebih banyak diisi orang luar Lampung. Di Jalan Kartini Bandar Lampung misalnya dari 10 ruko ada 9 ruko isinya bukan pekerja orang Lampung. Di pabrik juga banyak orang dari luar," tegasnya.

"Ini kan orang-orang luar yang datang mengambil hak pekerjaan orang Lampung baik di level lulusan SMA dan S1. Saat kita tanya ke perusahaan mereka jawab bayar lulusan Unila sama Jakarta lebih murah lulusan Jakarta," lanjutnya.

Mirzani menegaskan, jika dipercaya menjadi Gubernur Lampung nanti ia akan mengintervensi dan membuat regulasi terkait ketenagakerjaan di Lampung agar berpihak ke masyarakat Lampung khususnya milenial.

"Saya akan membantu mengintervensi dan membuat regulasi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada di Lampung diutamakan milik masyarakat Lampung. Saya di Komisi V DPRD Lampung kemarin sudah mengusulkan Perdanya," ucapnya.

Salah satu poin dalam Perda yang diusulkan yakni pihaknya ingin para pekerja di Lampung harus didominasi orang yang berdomisili di Lampung di semua jenjang pendidikan mulai dari lulusan SMA hingga sarjana.

"Kita ingin kalau lulusan SMA apabila ingin melamar kerja di Lampung maka KK nya harus orang Lampung. Begitu juga dengan S1 jangan dari luar Lampung. Pekerjaan untuk S1 harus 90 persen diisi orang-orang Lampung. Kita buat Perda dan akan diikat dengan Pergub," imbuhnya.

Ia mengatakan, ketika sudah diberikan batasan tersebut diharapkan anak-anak muda di Lampung akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. “Karena pekerja dari luar Lampung ini menghambat ekonomi Lampung sebab uang yang dihasilkan digunakan keluar Lampung," jelasnya.

Di bidang olahraga, Mirzani berjanji akan membangun sekolah sepakbola untuk menciptakan atlet-atlet sepakbola andal guna mendukung olahraga di Lampung agar lebih maju.

“Saya memiliki cita-cita untuk memajukan sepakbola di Lampung seiring dengan kecintaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terhadap dunia sepakbola. Jadi yang pertama Pak Prabowo itu sangat cinta sepakbola dan dia memiliki sekolah sepakbola. Dan saya punya cita-cita Lampung juga harus punya sekolah sepakbola untuk menjaring atlet-atlet sepakbola yang berbakat dan bisa berprestasi," paparnya.

Ia sangat mendukung program pemerintah saat ini terkait pembangunan sport center. "Salah satunya adalah pembangunan lapangan sepakbola di Kota Baru. Cita-cita saya ingin membawa tim dari Lampung masuk liga 1. Kita harus punya sistem regenerasi sepakbola yang bagus. Masak 9 juta orang gak ada kakinya yang kuat untuk bermain bola yang bagus," ujarnya.

Namun, lanjut dia, untuk memajukan sepakbola di Lampung perlu keterlibatan semua pihak, dan harus ada jaminan terhadap kehidupan dan pendidikan anak-anak muda yang akan menjadi atlet sepakbola di Lampung. “Para atlet sepak bola yang berprestasi harus dijamin sekolahnya dari SD, SMP, SMA dan kuliah hingga sampai mendapatkan pekerjaan,” ucapnya.

Mirzani juga mengatakan akan melanjutkan pembangunan Kota Baru dengan investor masuk ke Provinsi Lampung. Ia juga akan mengupayakan pembangunan Kota Baru bisa masuk dalam program strategis nasional (PSN).

Mirzani menilai, awalnya pembangunan Kota Baru terkesan dipaksakan. Namun, seiring berjalannya waktu pembangunan Kota Baru menjadi sebuah kebutuhan di Provinsi Lampung.

Bahkan, kata dia, Kota Baru merupakan tempat yang strategis sebagai salah satu pusat perekonomian sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Bandar Lampung.

"Cuma bagaimana kita mengintegrasikan itu dengan kebutuhan Provinsi Lampung, Bandar Lampung dan masyarakat. Lampung memiliki punya kota metropolitan dan kota perdagangan. Karena Lampung kan provinsi terluar di pulau Sumatera. Beberapa sumber daya alam khususnya Sumatera bagian selatan keluarnya lewat Lampung seperti kopi," katanya.

Ia menambahkan, Lampung terkenal sebagai daerah penghasil kopi terbaik, namun banyak produk kopi Lampung justru berasal dari luar Lampung misalnya dari Sumatera Bagian Selatan dan Bengkulu.

Menurutnya, Lampung harus jadi kota perdagangan kopi tingkat internasional. Untuk membranding itu, Lampung membutuhkan kota perdagangan yang kuat sehingga orang-orang mau berdagang di Lampung bukan diluar Lampung.

“Kota Baru merupakan kebutuhan terhadap kota yang merepresentasikan program hilirisasi terutama untuk pangan di Lampung. Sehingga kelanjutan pembangunan Kota Baru harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Pembangunan Kota Baru jika menggunakan APBD tidak akan terbangun karena kebutuhannya sangat besar. Sehingga bisa dimasukkan dalam program PSN," jelasnya.

Selain itu, bisa menarik untuk melanjutkan pembangunan Kota Baru. "Intinya jadikan Kota Baru bukan hanya kebutuhan pemerintah daerah tetapi jadikan sebagai kebutuhan usaha, kebutuhan program pemerintah pusat, kebutuhan industri, dan perdagangan. Sehingga Kota Baru harus bisa menampung kebutuhan nasional," jelasnya. (*)