Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Provinsi Lampung menyokong realisasi pendapatan negara sebesar Rp2,150 triliun hingga 31 Maret 2024 atau sekitar 19,24 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp11,180 triliun.

Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, nilai realisasi pendapatan negara tersebut mengalami kontraksi sebesar -4,73 persen secara year-on-year (yoy). 

“Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global dipicu oleh ketegangan geopolitik yang semakin meningkat,” kata Dody dalam keterangan resminya, Rabu (1/5/2024).

Meskipun demikian kata Dody, pendapatan dari bea masuk dan pendapatan negara bukan pajak tetap menunjukkan pertumbuhan yang signifikan masing-masing sebesar 14,28 persen (yoy) dan 39,51 persen (yoy). 

“Pertumbuhan perpajakan triwulan I tahun 2024 masih ditopang oleh aktivitas industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, sedangkan pertumbuhan positif penerimaan bea masuk didorong oleh peningkatan importasi produktif yaitu beras, sedangkan cukai meneruskan trajectory pertumbuhan yang baik dari periode sebelumnya,” jelasnya.

Sementara itu, Dody menyampaikan, bahwa realisasi belanja negara mencapai Rp7,626 triliun, atau setara dengan 24,07 persen dari pagu yang telah ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 7,26 persen (yoy). 

“Salah satu sorotan utama adalah penyerapan belanja pegawai untuk tunjangan hari raya dalam rangka perayaan Idul Fitri, yang menunjukkan komitmen APBN dalam mendukung redistribusi pendapatan ke wilayah pedesaan saat musim mudik,” ujarnya. 

Dody mengatakan, belanja pemerintah pusat meningkat 56,38 persen (yoy), khususnya untuk mendukung penghitungan suara Pemilu 2024, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, jaringan, serta bantuan pendidikan tinggi Islam melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah. 

Meskipun kinerja transfer ke daerah mengalami kontraksi sebesar -6,26 persen (yoy), realisasi dana desa dan DAU mampu tumbuh masing-masing sebesar 70,50 persen (yoy) dan 0,31 persen (yoy).

“Dana desa di Provinsi Lampung telah disalurkan sebesar Rp636,40 miliar, dengan penyerapan tertinggi pada bidang pelaksanaan pembangunan desa,” sebutnya.

Sedangkan pada belanja infrastruktur konektivitas berkaitan dengan teknologi, informasi dan, komunikasi, serta konektivitas laut dan udara. menurutnya penting untuk didukung lebih lanjut agar dapat mengakselerasi pemerataan komunikasi, kapasitas penyeberangan laut, dan frekuensi penerbangan agar dapat memfasilitasi pembangunan Lampung lebih baik lagi. 

“Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aksesibilitas yang lebih baik, barang dan jasa dapat mengalir ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, serta meningkatkan daya tarik bagi investasi dan pengembangan bisnis lokal di regional Lampung secara keseluruhan,” tuturnya. (*)