Kupastuntas.co, Lampung Utara - Beberapa Pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung Utara (Lampura) harus merelakan Tambahan Penghasilan Pejabat (TPP) mereka harus dipotong setiap bulan nya untuk mengembalikan kerugian negara.

Lantaran hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) Republik Indonesia pada 2023 lalu dimana terdapat organisasi profesi kewartawanan tidak dapat melengkapi laporan pertanggung jawaban sebesar 24 juta rupiah dan dipaksa untuk melakukan pengembalian ke negara.

"Sehingga seluruh pejabat Kesbangpol harus menanggung akibat hal tersebut, dan sedihnya kami karena duit itu dinikmati oleh organisasi itu tapi kami dipaksa mengembalikan," jelas salah satu pejabat yang minta namanya tidak disebutkan.

Dirinya juga menerangkan rekomendasi pengembalian itu adalah kewajiban ormas yang menerima dana hibah namun hanya baru satu juta yang disetor kenkas daerah.

"Semua kami kena potongan dengan rincian eselon 4 sebesar 150 ribu rupiah, eselon 3 sebesar 200 ribu rupiah dan eselon 2 sebesar 300 ribu rupiah setiap bulannya sampai kerugian negara tersebut dapat dilunasi," imbuhnya.

Parahnya lagi karena setiap pejabat Kesbangpol walaupun tidak berhubungan langsung dengan bidang ormas maupun tim verifikasi ikut menanggungnya.

Kepala Badan Kesbangpol Lampura, Mat Soleh membenarkan hal tersebut bahkan TPP miliknya juga terkena potongan namun hal itu diatur dalam peraturan Bupati nomor 79 tentang Pedoman Pemberian TPP.

"Memang banyak yang sudah mengeluh namun mau bagaimana, hal itu juga berdasarkan aturan yang berlaku" jelas Mat Soleh, Kamis (04/04/2024).

Mat Soleh menegaskan bahwa TPP Pejabat menjelang lebaran 1445 H dipastikan tidak dipotong berdasarkan hasil koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) pagi tadi.

"Kalo yang keluar ini (gaji 13) tidak akan dipotong, karena banyak keperluan yang harus dipenuhi menjelang Idul Fitri ini," pungkasnya. (*)