Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mencatat, sebanyak 640 kejadian khusus pada saat pelaksanaan pemungutan hingga pleno penghitungan perolehan suara disemua tingkatan selama Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar mengatakan, ratusan kejadian khusus tersebut tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Lampung, hanya Kota Metro dan Kabupaten Way Kanan yang tidak memiliki catatan kejadian khusus.

Iskardo menjelaskan, daerah yang paling banyak ditemukan kejadian khusus yaitu Kota Bandar Lampung sebanyak 233 kejadian khusus, kemudian disusul Mesuji 92 kasus, Lampung Selatan 81 kasus, Tanggamus 79 kasus.

Kemudian Lampung Utara 44 kasus, Lampung Barat 37 kasus, Lampung Timur 24 kasus, Peingsewu 19 kasus, Tulang Bawang Barat 17 kasus, Pesisir Barat 6 kasus, Lampung Tengah 6 kasus, Pesawaran dan Tulang Bawang satu kasus.

Sementara dalam proses penghitungan suara kata dia, ada 35 kasus keberatan yang diajukan saksi dari masing-masing calon atau partai ditingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota di Lampung yang tersebar di beberapa daerah.

"Untuk tingkat provinsi Lampung ada 3 kasus keberatan saksi, kemudian Bandar Lampung 12 kasus, Tanggamus 8 kasus, Metro 2 Kasus, Pringsewu 2 kasus, Lampung Barat 2 kasus," ungkap Iskardo, dalam keterangannya, Rabu (27/3/2024).

Kemudian Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, Way Kanan, masing-masing ada 1 kasus, sedangkan Lampung Utara, Lampung Selatan, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat nihil kasus.

Iskardo menjelaskan, kejadian khusus dan keberatan saksi selama penghitungan dan penetapan hasil Pemilu 2024 paling banyak terjadi saat pleno tingkat kecamatan sebanyak 372 kasus. sedangkan tingkat kabupaten/kota 303 kasus.

Ada beberapa penyebab kejadian khusus dan keberatan yang diajukan saksi mulai dari terkait selisih suara sebanyak 280 kasus, adanya indikasi kecurangan 31 kasus, permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di luar jadwal 3 kasus.

"Kemudian ada beberapa penyebab lain sebanyak 283 kasus. Untuk masalah selisih suara di Kota Bandar Lampung tercatat 181 kasus, Lampung Barat 38 kasus, Lampung Timur 1 kasus, Lampung Selatan 39 kasus dan Mesuji 17 kasus," jelasnya.

Kemudian, terkait Indikasi kecurangan tingkat Provinsi Lampung sebanyak 3 kasus, Bandar Lampung 3 kasus, Tanggamus 1 kasus, Lampung Barat 1 kasus, Lampung Timur 1 kasus, Lampung Selatan 22 kasus dan penyebab lain.

Selain kejadian khusus dan keberatan saksi di tahapan penghitungan dan penetapan hasil Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota juga telah memproses 9 temuan dan 20 laporan pelanggaran yang diregistrasi sementara yang tidak diregistrasi sebanyak 25 laporan.

Iskardo menambahkan, berbagai catatan selama gelaran pemilu 14 Februari lalu akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pilkada yang tahapannya akan segera dimulai.

"Evaluasi terus menerus sebagai Ikhtiar dan ini akan kita perkuat saat pilkada 2024 tentunya kerjasama dengan media dalam melakukan pengawasan akan terus kita lakukan," ujarnya.

Ia juga mengajak Media untuk mengedukasi masyarakat agar memahami berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi saat Pemilihan Kepala daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada.

"Semakin masyarakat memahami tentang pelanggaran pilkada maka itu akan meminimalisir terjadinya berbagai bentuk pelanggaran sehingga Demokrasi kita akan sehat dan bermartabat," pungkasnya. (*)