Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi II DPR RI Endro S Yahman dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung menyebut Pemilu 2024 merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia, sehingga ia memastikan Komisi ll DPR RI akan tetap menjalankan hak angket.

Hal tersebut disampaikan Endro menanggapi rencana hak angket yang akan digulirkan melalui DPR RI atas hasil Pemilu 2024 yang dinilai banyak kecurangan, namun ia menegaskan hak angket akan tetap dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

"(Angket) tetap akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian serta persiapan yang baik, karena angket ini mengemban amanat rakyat, bukan saja hak DPR tetapi juga hak rakyat," kata dia kepada Kupastuntas.co, Selasa (26/3/2024)

"Karena DPR adalah perwakilan rakyat, corong atau pengeras suara rakyat, sehingga DPR wajib menjalankan hak angket karena DPR mengemban amanat penderitaan rakyat di dalam proses pemilu 2024 ini," sambungnya.

Endro menambahkan untuk menjalankan hak angket tersebut DPR RI khususnya Komisi ll akan membentuk Panitia Kerja (Panja), hal tersebut sudah disampaikan dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu, segera ditindaklanjuti di rapat berikutnya.

"Panitia Kerja (Panja) adalah hak komisi-komisi yang ada di DPR, sedangkan Panja evaluasi Pemilu berada di komisi II dan akan dibentuk setelah komisi II DPR RI rapat kembali dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan mendagri 1 April 2024," ujarnya.

Endro menegaskan Pemilu Pilpres dan Pileg 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Ia mengatakan pemilu seharusnya menjunjung demokrasi bukan merusak dan mengakali demokrasi.

"Demokrasi akhirnya di titik nadir, perusakan Pemilu lebih banyak terjadi di proses awal dan tahapan Pemilu, walaupun di pelaksanaannya juga terjadi kecurangan, karena yang dirusak perangkat lunak (software) nya yaitu manusia," imbuhnya.

Hal itu kata dia mencakup mental, mindset dan budaya, sehingga dapat disimpulkan jika Pemilu 2024 merusak manusia Indonesia, sehingga kata dia perlu adanya evaluasi terhadap penyelenggara Pemilu.

"Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan lebih jauh, ya mutlak harus dievaluasi baik melalui panja evaluasi Pemilu, pengguliran hak angket dan gugatan ke MK sehingga kedepan Pemilu Indonesia bisa lebih baik lagi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Endro mengusulkan agar pimpinan DPR setuju untuk membentuk panitia kerja guna untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 secara menyeluruh disegala tingkatan.

Hal tersebut disampaikan Endro S Yahman saat rapat kerja Komisi II dengan KPU RI, Bawaslu, hingga Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/3/2024).

"Saya minta persetujuan kawan-kawan juga ini dibentuk panja biar lebih spesifik. Karena apa? Kita mau melakukan evaluasi tanpa keseriusan focusing yang jelas ini percuma," kata Endro. (*)