Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi resmi melantik Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menjadi Penjabat (Pj) Bupati Lampung Utara, Senin (25/3/2023).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 100.2.1.3-640 Tahun 2024 dan berlangsung di lantai III Gedung Balai Keratun lingkungan kantor Gubernur Lampung.

Saat dimintai keterangan Aswarodi mengatakan jika beberapa hal yang harus dikerjakan salah satunya ialah memfasilitasi terselenggaranya pilkada serta memastikan netralitas ASN dapat terjaga.

"Kita akan memastikan dukungan anggaran untuk KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim itu tersedia. Dan yang tak kalah penting memastikan netralitas PNS di Kabupaten Lampung Utara," ujarnya.

Selain itu selama menjabat menjadi Pj Bupati Lampung Utara ia juga akan fokus dalam rangka meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya juga fokus agar anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Lampung Utara dapat sehat. Selain itu juga upaya dalam rangka  pengentasan kemiskinan ekstrem," paparnya.

Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan jika Lampung Utara merupakan salah satu daerah kabupaten tertua di Provinsi Lampung.

Lampung Utara memiliki luas wilayah 2.765,63 Km² serta jumlah penduduk mencapai 636.908 jiwa, setelah mengalami tiga kali pemekaran daerah otonomi baru pada tahun 1991, 1997 dan 1999.

"Pada tahun 2023 IPM Umur harapan hidup Lampung Utara di Tahun 2023 mencapai angka 70,78, atau meningkat sebesar 0,59 poin dari tahun sebelumnya. Dan prosentase penduduk miskin ekstrim menurun dari 4,85 persen menjadi 4,79 persen di tahun berikutnya," jelasnya.

Kemudian nilai PDRB Lampung Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2023 mecapai angka 17.985,8, angka ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya.

"Hal-hal tersebut cukup membuktikan bahwa Kabupaten Lampung Utara secara kontinyu terus mengalami perkembangan kemajuan daerah," kata dia.

Pada kesempatan tersebut Arinal menjelaskan jika pokok-pokok persoalan daerah pada bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, ekonomi, sosial, hukum dan pemerintahan, serta lingkungan, yang telah di canangkan pada RKPD perlu menjadi perhatian.

"Saya juga minta untuk dapat memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Lampung Utara tahun 2024, serta menjaga netralitas ASN yang berada dalam wilayah kewenangan," jelasnya.

Ia juga berpesan untuk melibatkan dan berdayakan segenap elemen- elemen yang ada di masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

"Meminimalisasi potensi munculnya konflik-konflik sosial, serta minimalisasi peningkatan angka kriminalitas, terlebih yang menyebabkan perempuan dan/atau anak menjadi korban," katanya lagi.

Kemudian jalin kerja sama antar daerah maupun dengan badan/atau pelaku usaha yang memiliki kapabilitas sesuai bidangnya, dalam rangka mengendalikan kepadatan arus transportasi.

"Serta kelancaran jalur distribusi barang kebutuhan masyarakat, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana publik yang lebih representatif," tutupnya. (*)