• Kamis, 28 November 2024

Pemprov Guyur Rp62,6 Miliar untuk Pembangunan di Lampung Barat

Senin, 04 Maret 2024 - 13.23 WIB
310

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Hukum dan Politik, Ganjar Jationo, bersama Pj Bupati Lampung Barat Nukman dalam acara Musrenbang tingkat Kabupaten di Lamban Pancasila, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Senin (4/3/2024). Foto: Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 37,8 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 24,8 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program pembangunan di Lampung Barat di tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Hukum dan Politik, Ganjar Jationo, saat hadiri Muyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten yang dipusatkan di Lamban Pancasila, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Senin (4/3/2024).

Ganjar mengatakan jika anggaran tersebut dialokasikan untuk seluruh sektor pembangunan antara lain sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ia menyebutkan salah satu sektor infrastruktur yang dibangun yaitu Rekonstruksi Jalan Ruas Pekon Balak - Suoh.

"Kemudian rehabilitasi jembatan di Kabupaten Lampung Barat, rehabilitasi jaringan Irigasi permukaan di Pekon Pura Mekar dan Pekon BandarAgung, kemudian pembangunan Tanggul Sungai untuk Perkuatan Tebing Sungai Pekon Bumi Hantatai," kata dia saat Musrenbang.

Selanjutnya untuk Pengelolaan Dana BOS, rehabilitasi dan pembangunan sarana serta prasarana utilitas sekolah dan penyediaan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana alat Kesehatan serta penyediaan layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Lampung Barat Nukman mengatakan, tema pembangunan tahun 2025 dari Pemerintah Pusat hingga kabupaten, difokuskan pada ketahanan ekonomi, ketahanan ekonomi dalam konteks makro adalah kemampuan dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi

"Serta memelihara kelangsungan standar hidup bagi seluruh penduduknya melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan tetap memelihara kemandirian ekonomi. Tema pembangunan yakni memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Nukman, ketahanan ekonomi memerlukan perpaduan kerjasama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas wilayah serta dilaksanakan melalui berbagai strategi, salah satunya adalah ekonomi hijau yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mempersiapkannya, agar terbentuk sumberdaya manusia Lampung Barat yang memiliki integritas, produktif, berdaya saing, dan adaptif terhadap tuntutan global. mencetak generasi milenial yang mampu menjadi agen perubahan yang responsif," imbuhnya.

Ia menambahkan kualitas sumberdaya manusia ditunjukan dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) Lampung Barat Tahun 2023 sebesar 71,72 poin atau naik sebesar 3,33 poin dari tahun sebelumnya, dan menempati peringkat ke-6 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Angka IPM Lampung Barat masuk dalam katagori tinggi, indikator perekonomian merupakan tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengelola sumberdaya unggulan wilayahnya secara berkualitas dan potret dari kesejahteraan masyarakat atas imbal balik dari sumberdaya yang dikelolanya.

Pertumbuhan ekonomi Lampung Barat tahun 2023 tumbuh sebesar 4,10 persen dimana pertumbuhan ekonomi Lampung Barat masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yaitu sebesar 4,28 persen, pendapatan perkapita pada tahun 2023 sebesar 27,30 juta rupiah.

"Lampung Barat walaupun kaya potensi sumberdaya alam, tapi wilayahnya sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung dan rawan akan resiko bencana, baik bencana gempa bumi dan longsor, maupun bencana sebagai akibat perubahan iklim," kata Nukman.

Kondisi tersebut yang kadang menjadikan Lampung Barat dianggap daerah yang tidak kondusif untuk pembangunan ekonomi dan investasi. "Kami berharap musrenbang yang kita hadiri haruslah mampu menjawab tantangan untuk pembangunan daerah tahun 2025," pungkasnya. (*)