Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri menyampaikan, kejadian banjir yang terjadi berulang kali di Kota Bandar Lampung ini menandakan tidak pernah adanya perhatian serius dari Pemerintah setempat.

Saat ini jelasnya, telah terjadi 2 kegagalan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kejadian banjir ini. 

"Pertama yaitu gagal melakukan upaya peminimalisiran banjir, bahkan kejadian banjir kali ini bisa disebut lebih parah dari kejadian-kejadian sebelumnya," ungkap Irfan, saat dikonfirmasi, Minggu (25/2/2024).

Selanjutnya, kegagalan kedua yaitu upaya mitigasi yang menyebabkan warga kebingungan dalam proses evakuasi ketika banjir terjadi. "Dan pemerintah Kota Bandar Lampung tidak siap dalam penanggulangan banjir," katanya.

Kegagalan dalam meminimalisir banjir tentunya bukan sesuatu yang tanpa sebab. Hal ini terjadi akibat dari pemerintah kota Bandar Lampung yang tidak pernah menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai panglima dalam pembangunan. 

"Ini semua terjadi akibat pemkot yang sangat serampangan dalam menerbitkan izin, kemudian juga ini dampak dari tata ruang yang mengedepankan investasi tanpa memeperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup," ungkapnya.

Kemudian terangnya, hal ini juga diperparah dengan kebijakan dan program pemerintah Kota Bandar Lampung yang juga tidak pernah memprioritaskan program lingkungan hidup dan pencegahan bencana. 

Irfan juga mengungkapkan, banjir yang terjadi selain disebabkan oleh alih fungsi lahan yang masif juga disebabkan oleh pendangkalan sungai serta sistem drainase kota bandar Lampung yang buruk. 

"Selain itu hal ini juga disebabkan akibat minimnya daerah resapan air dan daerah tangkapan air," kata dia.

Kemudian pemerintah tidak melihat akar permasalahan terjadinya banjir dan ketidaksiapan dalam menghadapi situasi banjir meskipun sudah terjadi berulang-ulang. 

Seharunya hal ini menjadi bahan evaluasi pemeritahan kota bandar lampung dalam meminimalisir terjadinya banjir yang tidak berfokus pada respon pasca banjir dan perbaikan tanggul namun juga melihat faktor-faktor lain seperti adanya permasalahan sampah, minimnya RTH daerah tangkapan dan resapan air, pendangkalan dan penyempitan sungai, serta tidak menerbitkan izin-izin pembangunan tempat usaha yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Sehingga kota bandar lampung mampu menghadapi situasi cuaca ektrim yang kapan saja bisa terjadi dengan langkah-langkah yang tepat," ungkap Irfan.

Irfan menambahkan, sudah saatnya pemerintah Kota Bandar Lampung 'sadar' bahwa kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat harus menjadi hal yang utama dalam pembangunan. 

"Jadi kita minta pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap semua pembangunan di Kota Bandar Lampung yang telah berdampak buruk terhadap lingkungan hidup dan masyarakat," tandasnya. (*)