Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan beras yang terjadi pada skala nasional saat ini. Dari sisi perkembangan inflasi, Bank Indonesia Provinsi Lampung optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada kisaran 2,9 persen hingga 3,4 persen (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan menyampaikan, kendala distribusi dan permasalahan tata niaga menjadi pemicu kenaikan harga beras saat ini, serta adanya kenaikan permintaan beras dari wilayah Jawa. 

Akan tetapi, meski demikian pihaknya optimis bahwa inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 terjaga pada sasaran 2,5±1 persen. 

"Kenaikan harga beras yang terjadi saat ini masih on track dengan skenario dan risiko yang kami prakirakan, sinergi TPID yang sangat baik memperkuat keyakinan kami bahwa infiasi Lampung di tahun 2024 tetap terjaga pada kisaran 2,9 - 3,4 persen (yoy)," kata Junanto Herdiawan, Jumat (16/2/2024).

Junanto juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah mengidentifikasi risiko inflasi tahun 2024 dari sisi global hingga regional.

"Maka untuk mendukung perumusan langkah-langkah pengendalian inflasi yang dikemas dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024," ungkapnya.

Selain itu, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Provinsi Lampung yang semakin kuat juga ditunjukan dengan kolaborasi antara OPD dan instansi vertikal di Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi bahan pangan, terutama beras. 

Seperti halnya, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) bersama BULOG Divre Lampung memastikan terjaganya kinerja penyerapan beras domestik melalui optimalisasi produksi padi hingga panen raya yang diprakirakan berlangsung pada Maret-Mei 2024. 

"Sementara itu, Satgas Pangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian serta Perdagangan Provinsi Lampung juga akan memperkuat pemerataan distribusi beras di pasar tradisional dan pasar modern serta menindak tegas pelaku penimbunan beras di Provinsi Lampung," jelasnya.

Dalam rangka penguatan pengendalian outflow gabah ke luar wilayah Lampung, Biro Perekonomian Provinsi Lampung segera berkoordinasi dengan OPD terkait dan seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk percepatan revisi Pergub no. 71 Tahun 2017. 

"Serta hari ini kita bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan TPID dalam kegiatan pemantauan harga dan pasokan beras di Pasar Panjang dan Gudang BULOG," jelasnya. (*)