Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mendeteksi ada 19.805 tempat pemungutan suara (TPS) di Lampung rawan terjadi kecurangan di Pemilu 2024. Sementara total jumlah TPS se-Lampung ada 25.825 titik.

Koordinator Pencegahan dan Parmas Bawaslu Lampung, Hamid Badrul Munir mengatakan, Bawaslu telah melakukan identifikasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu pada hari pemungutan suara.

Ia menjelaskan, berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan terungkap ada 19.805 TPS masuk kategori rawan berdasarkan 7 variabel yaitu variabel pengguna hak pilih, keamanan, kampanye, netralitas ASN, logistik, lokasi TPS, dan variabel jaringan internet/listrik.

"Untuk variabel pengguna hak pilih terdapat 14.436 TPS masuk kategori rawan, variabel keamanan ada 166 TPS rawan, variabel kampanye 692 TPS rawan, variabel netralitas ASN 199 TPS rawan, variabel logistik 338 TPS rawan, variabel lokasi TPS ada 2.034 TPS rawan dan variabel jaringan internet/listrik sebanyak 1.940 TPS masuk kategori rawan," kata Badrul, Senin (12/2/2024).

Menurut Badrul, tahapan pemungutan suara merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih.

"Bawaslu melakukan identifikasi TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan  TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat,” paparnya.

Ia mengingatkan TPS masuk kategori rawan berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang bisa berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Badrul menerangkan, terhadap potensi-potensi kerawanan pada TPS yang telah diidentifikasi tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung  berupaya untuk melakukan pencegahan dengan berbagai strategi.

Diantaranya, penguatan kompetensi kerja bagi pengawas TPS (PTPS) melalui pelatihan dan bimtek di seluruh wilayah Provinsi Lampung, melakukan patroli pengawasan pada masa tenang dan pada saat pemungutan serta penghitungan suara terutama di TPS rawan.

"Bawaslu juga sudah menyampaikan instruksi kepada jajaran pengawas sampai dengan tingkat TPS serta membuat imbauan kepada pihak terkait serta menjalin kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan,” ungkapnya.

Selain itu, Bawaslu menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat.

"Bawaslu juga terus melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan pemenuhan hak pilih," bebernya.

Sementara itu, Bawaslu RI mencatat sebanyak 21.947 TPS masuk kategori rawan kecurangan karena berada di dekat posko pemenangan peserta pemilu.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, jelang pemungutan suara pihaknya lebih intens dan fokus mengawasi puluhan ribu TPS rawan itu supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan, ada beberapa indikasi yang bisa saja terjadi karena banyaknya TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan peserta pemilu, seperti adanya mobilisasi massa atau ajakan karena sudah bukan lagi masa kampanye.

"TPS berdekatan dengan posko pemenangan itu kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Bagja. Ia mengungkapkan, berdasarkan peta kerawanan terdapat 21.947 TPS yang lokasinya berdekatan dengan posko pemenangan.

"Apakah itu (TPS dekat posko pemenangan) dilarang? Tentu tidak. Lebih baik jauh dari posko pemenangan. Tapi kalau memang sudah demikian maka harus ada perhatian khusus dari pengawas," imbuhnya.

Bagja menerangkan, pemantau dan masyarakat diminta agar menjaga kondusifitas dan memantau dugaan pelanggaran, dan mobilisasi agar pelaksanaan Pemilu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

Bagja menuturkan, pengawas pemilu juga diinstruksikan intensif mengawasi TPS-TPS yang memiliki kerawanan lain seperti 3.875 TPS rawan terjadi praktik politik uang/pemberian barang, 4.211 TPS sulit dijangkau, dan 10.794 TPS rawan bencana banjir, tanah longsor dan gempa.

"Patroli pengawasan kami akan melibatkan polisi, KPU, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak terafiliasi parpol untuk mengawasi distribusi logistik pada saat ini. Karena sekarang sudah mulai distribusi logistik khususnya daerah-daerah yang sulit dijangkau," katanya.

"Kami juga akan melakukan patroli anti politik uang. Semoga patroli ini bisa mereduksi praktik politik uang,” ujarnya.

Untuk mengamankan TPS di wilayah Lampung, Polda menerjunkan sebanyak 5.986 personil terdiri dari 4.106 personil Polres jajaran, 882 personil BKO Polda Lampung, 417 personil Samapta dan 581 personil Brimob.

Ribuan personil tersebut akan bertugas mulai 13 sampai dengan 15 Februari 2024. Mereka akan menyusuri setiap sudut di wilayah hukum Polda Lampung guna memastikan keamanan dan kelancaran proses Pemilu 2024.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika menginstruksikan kepada para personil untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. "Fisik dan mental harus terjaga, didukung oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi," kata Kapolda saat menyampaikan sambutan pada apel di Mapolda Lampung, Senin (12/2/2024).

Kapolda juga mengingatkan kepada anggotanya agar tetap mematuhi aturan dan SOP pengamanan di TPS dalam upaya menjaga integritas dan keselamatan.

"Koordinasi erat dengan polres/polsek jajaran juga menjadi poin penting. Setibanya di wilayah tugas, pasukan diinstruksikan untuk segera berkoordinasi dengan kapolres dan kapolsek guna memahami situasi dan kondisi terkini di lapangan," tegas Helmy.

Helmy minta kepada seluruh personil agar menghindari pelanggaran dan penyimpangan, serta melakukan pengawalan logistik pemilu hingga sampai di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

"Setiap pasukan diberi tanggung jawab untuk memberikan pengawalan ketat terhadap kotak dan surat suara, serta pastikan logistik pemilu aman sampai di PPK," jelasnya.

Di bagian lain, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Antoniyus Cahyalana mengatakan, pihaknya telah melakukan mitigasi risiko TPS yang masuk kategori rawan.

"Kami sudah melakukan pemetaan dan mitigasi, seperti kerawanan di wilayah-wilayah yang berpotensi bencana alam dan lainnya. Seperti hari ini, ada laporan dari Tulang Bawang terdapat 46 titik TPS terjadi banjir. Karena itu kita segera melakukan relokasi di tempat yang aman,” kata Antoniyus, Senin (12/2/2024).

"Untuk mengurangi kerawanan itu, kami sudah memastikan untuk titik TPS ini didirikan di tempat yang tidak menyebabkan terganggunya proses penyelenggaraan Pemilu," lanjutnya.

Pihaknya juga sudah mengimbau kepada peserta pemilu dan stakeholder agar dapat menegakkan aturan dalam pelaksanaan pemilu.

"Untuk meminimalisir kerawanan tersebut, kami juga bekerja sama dengan Bawaslu, TNI/Polri, akademisi, kejaksaan bahkan tokoh masyarakat dan tokoh adat,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, Edisi Selasa 13 Februari 2024, dengan judul "19.805 TPS di Lampung Rawan Kecurangan"