• Selasa, 19 November 2024

Puluhan Ribu TPS Dekat Posko Pemenangan Peserta Pemilu, Bawaslu Singgung Indikasi Kecurangan

Senin, 12 Februari 2024 - 12.27 WIB
40

Tiga pimpinan Bawaslu dari kiri ke kanan: Lolly Suhenty, Totok Hariyono, dan Rahmat Bagja saat menggelar konferensi pers di ruang Media Center Bawaslu, Jakarta, Minggu (11/2/2024). Foto: Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 21.947 Tempat Pemungutan Suara (TPS) masuk kategori rawan kecurangan karena berada di dekat posko pemenangan Peserta Pemilu. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Rahmat Bagja mengatakan jelang pemungutan suara pihaknya akan lebih intens dan fokus mengawasi puluhan ribu TPS itu supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Ia menjelaskan ada beberap indikasi yang bisa saja terjadi karena banyaknya TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan peserta Pemilu, seperti adanya mobilisasi massa atau ajakan karena sudah bukan lagi masa kampanye.

"TPS berdekatan dengan posko pemenanganan itu kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Bagja dikutip laman resmi Bawaslu saat konferensi pers, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (11/02/2024).

Bagja mengungkapkan berdasarkan peta kerawanan terdapat 21.947 TPS yang lokasinya berdekatan dengan posko pemenangan. Bagja memandang tidak ada larangan yang mengatur TPS berada di dekat posko pemenangan kampanye.

"Apakah itu (TPS dekat posko pemenangan) dilarang? tidak. Lebih baik jauh dari posko pemenangan. Tapi kalau memang sudah demikian maka harus ada perhatian khusus dari pengawas," imbuhnya.

Bagja menambahkan pemantau dan masyarakat diminta agar menjaga kondusifitas dan juga terjadinya dugaan pelanggaran, mobilisasi dan lain-lain, agar pelaksanaan Pemilu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Bagja menuturkan pengawas pemilu juga diinstruksikan intensif mengawasi TPS-TPS yang memiliki kerawanan lain seperti 3.875 TPS rawan terjadi praktik politik uang/pemberian barang, 4.211 TPS yang sulit dijangkau, dan 10.794 TPS rawan bencana banjir, tanah longsor dan gempa.

"Patroli pengawasan kami akan melibatkan polisi, KPU, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak terafiliasi parpol untuk mengawasi distribusi logistik pada saat ini karena sekarang sudah mulai distribusi logisitik khusunya daerah-daerah yang sulit dijangkau," kata dia.

"Kita juga akan melakukan patroli antipolitik uang, semoga patroli ini bisa mereduksi praktik politik uang. Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu akan lebih intens mengawasi secara khusus lokasi TPS yang berdekatan dengan posko atau rumah tim pemenangan kampanye peserta pemilu," pungkasnya. (*)