Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Emersia, Selasa (6/2/2024).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni mengatakan, pada penyusunan RKPD tahun 2025  ada beberapa point yang akan di fokuskan oleh pemerintah daerah. 

"Pada 2025 mendatang menurut dokumen RKPD ada beberapa point yang akan di fokuskan. Seperti halnya peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas," kata Elvira.

Sementara itu, untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2025 ditargetkan 5,2 hingga 5,7 persen, tingkat inflasinya 2,5 plus minus 1 persen dan untuk PDRB perkapita ADHA 49 sampai 52 juta.

"Untuk tingkat pengangguran terbuka ditarget 4,28 persen, tingkat kemiskinan 10,40 persen, indeks pembangunan manusia 72,97. Indeks gini 0,282 sampai dengan 0,293," jelasnya.

Selanjutnya untuk kebijakan pembangunan pada infrastruktur ialah pembangunan kawasan industri Way Pisang, Tegineneng dan Katibung.

Pengembangan Terminal Batan Subing di gerbang tol Terbanggi Besar. Pengaktifan Pelabuhan Tanah Merah, sentra produksi udang eks Dipasena, sport center exhibition dan Kota Baru," katanya.

Kemudian dengan pembangunan jalan tol Lematang-Pelabuhan panjang dan KAIL, sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Lampung, pembangunan masjid raya Provinsi Lampung, hingga Bakauheni Harbour City (BHC).

"Dari beberapa arah tersebut ada beberapa yang tantangan dan harus dikerjakan bersama. Seperti peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor unggulan kita yang masih belum maksimal seperti hilirisasi produk pertanian," kata dia.

Selanjutnya angka kemiskinan ekstrem yang masih lebih tinggi dari angka nasional. Dimana Lampung masih berada di angka dua digit sementara untuk nasional sudah berada diangka satu digit.

"Untuk pendidikan rata-rata lama sekolah juga masih harus dapat perhatian. Kemarin sudah saya rapatkan ada 5 kabupaten yang menjadi perhatian kita bersama," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay meminta kepada para organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung untuk tidak hanya melakukan copy paste terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Hindari program kerja yang sifatnya hora hore. Apalagi kita akan menghadapi tahun politik. Program kerja jangan hanya copy paste saja dari kegiatan tahun sebelumnya," katanya.

Menurutnya, jika nanti terjadi kesalahan maka akan menjadi temuan BPK. Sehingga proyek kerja harus diarahkan ke masyarakat langsung seperti perbaikan infrastruktur hingga pengembangan UMKM.

"Program itu bisa langsung diberikan ke masyarakat, misal dalam bentuk program pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan. Kemudian bisa juga pengembangan UMKM," pungkasnya. (*)