Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Angggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Bandar Lampung mempertanyakan, kejelasan pembayaran uang transportasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mereka terima.

Salah satunya adalah RK, anggota KPPS kelurahan Kota Baru Tanjung karang Timur yang meminta KPU Bandar Lampung transparan terkait anggaran yang seharusnya mereka terima. 

Pasalnya menurut RK, ia dan rekannya sesama KPPS menemukan kejanggalan pada anggaran transportasi dan Bimtek yang semestinya mereka terima.

"Kami minta agar KPU kota Bandar Lampung dapat transparan terkait pembayaran dana transportasi pelantikan dan dana Bimtek kami," kata RK, Senin, (29/1/2024).

RK menjelaskan, berdasarkan informasi yang mereka terima dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat, uang transportasi pelantikan yang mereka terima adalah senilai Rp 50.000.

"Uang transportasi sama uang bimtek itu sampai sekarang kami belum terima, tapi ini kabarnya sudah simpang siur, makanya kami minta kejelasan," ujarnya.

"Kemarin kami dikasih tau, untuk uang transportasi kami itu Rp50.000 tapi dari info yang kami dapat nilainya yang benar itu Rp100.000 per orang, jadi ini yang bener yang mana?," lanjutnya.

Selain itu, RK juga mengungkapkan, kejanggalan juga terjadi pada uang transportasi dan uang saku Bimtek.

"Uang Bimtek itu kami dikasih tau nilainya Rp90.000, tapi kalau setelah kami cari tahu ternyata nilainya itu Rp200.000 per orang, kan ini perlu kejelasan," ungkapnya.

RK pun meminta KPU memberikan penjelasan terkait hal tersebut, agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Pasalnya kata dia, transparansi terkait anggaran pemilu harus jelas, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

"Mungkin ini dinilai tak seberapa, tapi bagi bagi kami (uang) itu sangat berarti, apalagi kalau dikalikan semua KPPS yang ada," jelasnya.

"Apalagi lagi tugas dan tanggung jawab kami ini jadi ujung tombak pemilu, bisa dilihat tahun 2019 sampai banyak yang meninggal," tegasnya.

Lebih lanjut, RK meminta agar KPU memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.

"Kepada pihak KPU Kota Bandar Lampung kami minta agar bisa memberikan penjelasan terkait ini, jangan sampai ini mengurangi semangat teman-teman di Lapangan, atau bahkan mengurangi kepercayaan maysarakat terhadap penyelenggara pemilu," jelasnya.

Menyikapi itu, Ketua KPU Bandar Lampung, Dedy Triadi mengatakan, bahwa wewenang terkait anggaran Transportasi dan Bimtek ada pada Divisi Sumberdaya Manusia (SDM) KPU kota Bandar Lampung.

"Silahkan kontak Divisi SDM," kata Dedy saat dikonfirmasi.

Sementara, Ketua Divisi SDM KPU Bandar Lampung, Hamami mengatakan, besaran uang transport KPPS berbeda-beda. Ditambah lagi jumlah dari KPPS di Bandar Lampung yang mencapai 20.880.

"Langsung ke Ketua aja, itu soal anggaran," kata Hamami. (*)