Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan pemasukan 2,5 juta ton beras impor bisa rampung paling lambat sebelum bulan Mei 2024, atau sebelum masa panen raya.

Adapun beras impor tersebut diharapkan bisa masuk RI secepatnya karena terjadi defisit beras yang diperkirakan mencapai 2,8 juta ton pada Januari-Februari 2024.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, kebutuhan beras selama dua bulan, yakni Januari-Februari ialah sebanyak 5 juta ton atau 2,5 juta ton setiap bulannya.

Sementara, menurut data Kerangka Sampel Area (KSA) milik BPS menyatakan produksi padi setara beras pada Januari diprediksi sekitar 900 ribu ton, dan Februari diprediksi 1,3 juta ton.

"Artinya, 5 juta ton dikurangi 2,2 juta ton, jadi 2,8 juta ton ya defisitnya. Sehingga kita masih tetap butuh masukan importasi untuk menjaga agar jangan sampai di bulan Januari-Februari, apalagi menjelang Lebaran (Idul Fitri) kita tidak memiliki cadangan," kata Ketut seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (24/1/2024).

Adapun kondisi defisit beras ini terjadi, jelasnya, karena cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog tidak bisa menutupi kekurangan yang ada. Di mana untuk CBP dari tahun 2023 tercatat ada sekitar 1,3 juta ton.

"Ini masih sangat kurang. Belum lagi ada bantuan pangan dan lain sebagainya. Bantuan pangan saja di Januari-Maret kan 10 kg dikalikan 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Itu baru bantuan pangan, belum kita bicara SPHP," ujarnya.

Meski, dia mengungkapkan, masyarakat juga memiliki stok beras sendiri  dikuasai pedagang dan rumah tangga, sehingga jika terjadi lonjakan harga maka pemerintah tidak bisa melakukan intervensi.

Untuk itu, pihaknya bersama Bulog memperkuat cadangan pangan pemerintah dengan cara memasukkan pasokan dari luar negeri sampai dengan sebelum masa panen raya tiba.

"Sebagian besar cadangan pangan nasional itu ada di masyarakat. Yang di pedagang dan di rumah tangga ini kan nggak bisa kita kendalikan harganya. Maka ini harus kita perkuat cadangan pemerintah, tatkala ada gejolak itu kita bisa mengendalikan harga," tutur dia.

"Jangan sampai kita memasukkan barang pada masa panen, mepet nih. Mungkin kita bisa masukkan Januari sampai sebelum Mei lah, setelah ini kan kita harus jaga-jaga. Di samping kita melihat potensi produksi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan pihaknya sangat bergantung kepada hasil survei KSA milik BPS. Apabila survei KSA mengatakan hasil produksi beras pada panen raya ini bagus, maka pihaknya akan dengan tegas langsung menahan dulu importasi beras.

"Jadi kita harus fleksibel, kemudian memasukkannya kita atur, jumlah terukur," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023. Angka impor tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

"Selama lima tahun terakhir impor beras di 2023 ini merupakan yang terbesar," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (15/1).

Pudji mengatakan, angka impor tersebut mengalami peningkatan 613,61 persen dibandingkan 2022. Pada 2022 Indonesia mengimpor beras sebanyak 429 ribu ton, dan pada 2021 sebesar 407,7 ribu ton, 356 ribu ton pada 2020 dan 444 ribu ton pada 2019.

Pudji merinci jenis beras yang paling banyak diimpor Indonesia adalah semi milled or wholly milled rice dengan volume impor 2,7 juta ton atau sekitar 88,18 persen. Lalu, broken rice, other than of a kind dengan volume impor 345 ribu ton atau sekitar 11,29 persen dari total impor.

Selanjutnya ada Basmati rice, semi-milled or wholly milled rice dengan volume 7.133 ton atau 0,23 persen; other fragrant rice, semi milled 6.950 ton (0,23 persen); dan glutinous rice 1.300 ton (0,02 persen).

Impor beras terbanyak berasal dari Thailand, yaitu 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total impor beras. Disusul oleh Vietnam dengan 1,14 juta ton (37,47 persen); Pakistan 309 ribu ton (10,10 persen); Myanmar dengan 141 ribu ton atau sekitar 4,61 persen, dan dari negara lainnya 83 ribu ton atau sekitar 2,70 persen. (*)