Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) komitmen kuatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana melalui program fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat wilayah l Lampung.

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudy Sjawal, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Joni, dalam rapat koordinasi triwulan tingkat Provinsi di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, Rabu (10/1/2024).

Joni mengatakan, sejak diberlakukan UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, Provinsi Lampung telah merespons positif menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu agenda pembangunan daerah.

"Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 menetapkan penurunan indeks risiko bencana sebagai indikator kinerja pembangunan daerah," kata Joni.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung menempatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tak terpisahkan dalam kerangka pembangunan yang didasari oleh kondisi risiko bencana.

Kemampuan daerah untuk menjawab risiko tersebut, dan potensi yang ada dapat dimanfaatkan memperkuat upaya penanggulangan bencana. Kerjasama antara pemerintah Pusat, BNPB, dan Bank Dunia mendukung proyek investasi strategis peningkatan tata kelola risiko bencana di Indonesia.

"Proyek Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), khususnya pelaksanaan Desa Tangguh Bencana (Destana) Wilayah Lampung, menjadi fokus menguatkan ketangguhan masyarakat," jelasnya.

Pentingnya kolaborasi dari berbagai stakeholder di Provinsi Lampung menjadi penting untuk dilakukan. Ia menekankan bahwa BPBD Provinsi Lampung tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan bencana daerah.

"Pelibatan organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan. Rakor ini menjadi wadah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan Destana di Bandar Lampung dan Lampung Selatan," jelasnya.

Joni menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat sebagai pemerhati bencana dalam rangka mencapai tujuan program. Penguatan ketangguhan masyarakat kolaborasi dari berbagai pihak di provinsi Lampung menjadi keniscayaan.

"Oleh karena itu, Rakor ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dari pelaksanaan fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dalam melakukan akselerasi stakeholder kebencanaan," terangnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Deputi Bidang Pencegahan BNPB yang telah menjadikan Provinsi Lampung, khususnya kabupaten Lampung Selatan dan kota Bandar Lampung, sebagai lokasi prioritas IDRIP.

Dukungan tersebut termasuk kegiatan kajian identifikasi lokus prioritas dan analisis risiko bencana ancaman tsunami di Indonesia. Ia berharap Rakor itu menjadi momentum bagi kolaborasi pentahelix

Ia berharap semua pihak dapat menggunakan informasi risiko dan informasi peringatan multi ancaman dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menjadi sasaran lokasi pelaksanaan.

Untuk diketahui, dalam rapat tersebut turut hadir Asisten 1 Kota Bandar Lampung, Kepala Pelaksana Kota Bandar Lampung, Kepala Pelaksana Kabupaten Lampung Selatan, perwakilan tujuh organisasi perangkat daerah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung, Koordinator Gender Destana Wilayah I dan Perwakilan PT Miskat Alam Provinsi Lampung. (*)