Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memperkuat pertahanan siber dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar hasilnya lebih maksimal dalam menjaga kedaulatan negara.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat sesi debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Dalam kesempatan tersebut Ganjar memaparkan sejumlah program unggulan dalam hal pertahanan.

"Pertama, kita menugaskan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), penting menguatkan security sistem yang baik, SDM (Sumber Daya Manusia) dan infrastuktur yang baik," ujar Ganjar saat menyampaikan visi misinya dalam debat.

Selain itu, Ganjar juga menegaskan bahwa pengamanan di kepolisian perlu diperkuat dari sisi siber. "Kepolisian perlu diperkuat dengan cyber institution dipimpin institusi siber, kita perlu duta besar siber," tegasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendapatkan giliran pertama menyampaikan visi, misi dan program kerja. Ganjar menyampaikan bahwa politik luar negeri adalah alat untuk negosiasi degan dunia luar. Kepentingan nasional harus nomor satu.

Politik luar negeri, kata Ganjar, jadi alat untuk memperbanyak lapangan kerja ini. Dengan adanya redefinisi politik luar negeri dengan kondisi kekinian sehingga bisa menggenjot investasi.

"Rakyat butuh bekerja, rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak, investasi harus lebih banyak," ujar Ganjar.

Atas dasar itu, Ganjar menyebut infrastruktur diplomasi perlu diperkuat. Ini diperlukan untuk membereskan masalah-masalah demi kepentingan ekonomi nasional.

"Ini penting karena kita perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan, keinginan, dari bangsa dan negara ini," tuturnya.

Disamping itu, kata Ganjar, hubungan internasional ini juga dibutuhkan untuk membawa UMKM ke kancah dunia. Langkah tersebut ia klaim sudah dilakukan di Jawa Tengah kala ia menjabat gubernur.

"Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional, seperti praktik yang pernah kita lakukan di Jateng dan itu membuat masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik," imbuhnya. (*)