Kupastuntas.co, Metro - Minimnya Alat Peraga Kampanye (APK) dalam bentuk banner, spanduk maupun billboard yang bergambar Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Metro menjadi fenomena yang menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Akademisi menyoroti fenomena tersebut sebagai ajang menghimpun logistik yang dikhawatirkan akan beralih pada praktik money politik alias serangan fajar dengan bagi-bagi uang menjelang pencoblosan.

Berdasarkan pantauan Kupastuntas.co, dari total 262 Caleg DPRD Kota Metro yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya terdapat beberapa caleg dari masing-masing Partai Politik (Parpol) yang memasang APK di masa kampanye.

Akademisi IAIN Metro, Prof. Suhairi menyoroti fenomena tersebut. Ia menghawatirkan metode sosialisasi program dan visi misi caleg beralih dengan praktik Nomor Piro Wani Piro (NPWP).

"Kita berpikir kalau minimnya masalah APK gambar Caleg itu karena memang diikuti upaya-upaya lain yang lebih bermanfaat seperti melakukan pendekatan, sosialisasi, membangun komunikasi, dan menyakinkan pemilih itu tidak ada masalah ya," kata dia kepada awak media, Kamis (4/1/2023).

"Tapi kalau itu tidak dilakukan, tapi meyakini cukup dengan serangan fajar, dengan money politik, dengan memberikan amplop berupa uang, nah itu yang saya pikir catatan buruk buat demokrasi kita," imbuhnya.

Pria yang merupakan guru besar ilmu hukum Islam IAIN Metro tersebut menerangkan bahwa metode kampanye dengan pemasangan APK merupakan salah satu cara untuk mengenalkan citra diri sebagai calon pemimpin di Bumi Sai Wawai.

"Selain pemasangan banner, ada beberapa hal yang dapat dilakukan para caleg di masa kampanye, yakni dengan terjun langsung meyakinkan masyarakat untuk memilih. Apabila pemasangan banner maupun terjun langsung ke masyarakat tidak dilakukan, besar kemungkinan para caleg memilih jalur pintas untuk memenangkan kontestasi politik, yakni serangan fajar," jelasnya.

Ia menilai, minimnya APK di masa kampanye menimbulkan spekulasi ganda dari prespektif akademisi. Praktik money politik dapat menimbulkan pesimistis bagi calon lain yang tidak memiliki logistik cukup untuk ikut melakukan praktik serangan fajar.

"Ada rasa pesimis para caleg meyakini kalau tidak melakukan atau tidak ikut dengan money politik kemudian tidak bakal jadi, saya pikir ini menjadi catatan untuk kita semua. Seharusnya para caleg itu tetap berusaha melakukan sosialisasi dengan cara-cara yang lebih bagus untuk meyakinkan kepada calon pemilih dibandingkan dengan cara-cara tersebut," terangnya.

Ia berharap agar masyarakat dapat jeli dalam memilih caleg berdasarkan program dan visi misinya. Tak hanya itu, masyarakat Kota Metro juga diajak untuk berani menolak praktik politik uang.

"Masyarakat lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin sekaligus berani menolak money politik dari caleg di Kota Metro. Secara tidak langsung, money politik merupakan upaya caleg untuk membodohi masyarakat," paparnya.

"Kepada masyarakat bagaimana memilih secara cerdas sehingga bisa melihat kualitas dan kapasitas para caleg, jagan dilihat berapa bayaran yang diberikan oleh caleg," pungkasnya.

Sementara itu, minimnya pemasangan APK Caleg DPRD Kota Metro juga dirasakan sejumlah pengusaha percetakan. Percetakan di Kota Metro justru menyebut Pemilu tahun 2024 sepi orderan pembuatan APK Caleg dibandingkan periode lalu.

Salah seorang pemilik percetakan, Agung Wibowo mengatakan bahwa selama musim kampanye pihaknya hanya menerima 15 orderan APK dalam bentuk banner dari caleg DPRD Kota Metro.

Pemilik percetakan CV Wulandari yang telah berdiri sejak 10 tahun silam tersebut mengaku baru pertama mendapatkan orderan cetak APK yang super minim.

"Pemilu tahun ini jauh berkurang dibandingkan periode yang lalu. Pemilu ini baru 15 cetak APK Caleg, untuk pesanan ukuran banner juga beragam, ada juga caleg yang hanya mencetak banner kampanye berukuran kecil tergantung kebutuhan mereka masing-masing," ucapnya.

Hal senada diutarakan Sholihin. Pemilik percetakan Nero Digital Printing itu mengaku dalam menyambut pemilu 2024 pihaknya telah mempersiapkan peralatan cetak banner terbaru untuk menghadapi pesta demokrasi.

"Di mana saat Pemilu sebelumnya, untuk menangani orderan banner caleg kita masih bekerjasama dengan percetakan lain. Untuk per hari ini, baru sekitar 13 caleg," tandasnya.

Dari data yang dihimpun Kupastuntas.co, KPU Metro telah merilis Daftar Calon Tetap (DCT) pada 4 November 2023 lalu. Dimana terdapat 262 Caleg yang akan memperebutkan 25 kursi DPRD Kota Metro.

Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan program, visi, misi, maupun citra diri dari peserta pemilu. Peserta pemilu juga diperbolehkan menggunakan berbagai macam APK untuk menonjolkan calon tersebut melalui media banner, spanduk maupun billboard.

Sementara itu, merujuk PKPU nomor 15 tahun 2023, masa kampanye peserta pemilu dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pelaksanaan pencoblosan atau pemungutan suara secara serentak, dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. (*)