Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi untuk penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 47,78 triliun pada 2024. Langkah ini tidak hanya memprioritaskan kuantitas tetapi juga kualitas.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR tahun berjalan dan pembayaran carry over subsidi bunga/subsidi marjin KUR pada periode sebelumnya.

"Di tahun 2024, Pemerintah akan melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, namun juga memprioritaskan kualitas," ujarnya, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (28/12/2023) dari Detik.com.

Menyangkut hal tersebut, pemerintah akan menerapkan sejumlah perubahan kebijakan KUR 2024 demi mempertegas beberapa ketentuan yang berlaku pada kebijakan penyaluran KUR Tahun 2023.

"Seperti ketentuan terkait kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses KUR berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan pendefinisian kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR," jelasnya.

Pemerintah juga terus berupaya dalam mendorong akselerasi penyaluran KUR. Ferry pun membeberkan strategi dalam rangka percepatan penyaluran untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

"Extra effort percepatan penyaluran KUR tersebut dituangkan dalam berbagai strategi kebijakan seperti penerapan weekend banking dengan memperhatikan kondisi masing-masing penyalur KUR, melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR," kata Ferry.

"Membuka opsi penyaluran KUR dengan berbagai stakeholder, melakukan relaksasi peraturan terkait penyaluran KUR, mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA), serta mendorong optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam ekosistem KUR," sambungnya.

Sejalan dengan upaya optimalisasi penyaluran KUR, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR terus dilakukan pemutakhiran. Rencananya pada 2024, beberapa fitur pada SIKP akan ditingkatkan, seperti terkait penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur dilakukan setiap bulan.

"Pemerintah berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder KUR, baik dari sisi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para penyalur KUR, dan para penjamin KUR. Sinergitas dan kolaborasi dari setiap stakeholder KUR diperlukan agar akselerasi penyaluran KUR dapat dilaksanakan," ujar Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Adi Prasetya, dalam kesempatan yang sama.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah sendiri telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 297 triliun di tahun 2023 ini. Hingga 30 November 2023, KUR telah disalurkan sebesar Rp 229,95 triliun kepada 4,12 juta debitur. Nominal tersebut berarti 77,42% dari target tahun 2023.

Sebagai evaluasi Tahun 2023, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada sisi kuantitas, melainkan juga memperhatikan sisi kualitas. Hal ini tercermin dari tingkat non-performing loan KUR yang masih relatif terjaga di angka 2,03% (posisi 30 Oktober 2023), total debitur baru KUR sebanyak 1,92 juta debitur atau 70% dari total debitur KUR sebanyak 2,7 juta debitur, dan jumlah debitur graduasi KUR sebanyak 1,4 juta debitur atau 53,6% dari total debitur KUR (posisi 31 Agustus 2023). (*)