Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Lampung hingga 1 Desember 2023 telah mencapai Rp7,43 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin mengatakan, pemerintah terus mendukung sektor bisnis di masyarakat dengan beragam skema pembiayaan, seperti melalui KUR dan pembiayaan ultra mikro.

Ia mengatakan, untuk realisasi penyaluran KUR per 1 Desember 2023 di Provinsi Lampung telah mencapai Rp7,43 triliun.

"KUR sebanyak Rp7,43 triliun tersebut disalurkan kepada total 154.148 debitur. Penyaluran KUR ini dilakukan berdasarkan beberapa skema yang telah ditetapkan," kata Dody berdasarkan keterangannya, Jumat (22/12/2023).

Dody merincikan, beberapa skema penyaluran tersebut meliputi penyaluran skala mikro dengan realisasi penyaluran Rp5,43 triliun kepada 114.481 debitur, kemudian menggunakan skema penyaluran kecil dengan jumlah sebanyak Rp1,88 triliun kepada 8.317 debitur.

Kemudian skema super mikro telah tersalur sebanyak Rp106,59 miliar kepada 11.320 debitur, lalu skema KUR untuk TKI telah terealisasi sebanyak Rp62,94 juta kepada tiga debitur.

"Dalam penyaluran KUR ini ada lima sektor yang memiliki nilai penyaluran cukup besar salah satunya yaitu sektor pertanian dengan nilai Rp3,9 triliun, perburuan Rp2,3 triliun, kemudian industri pengolahan Rp313 miliar," tambahnya.

Menurut dia, untuk lima sektor dengan nilai penyaluran kredit usaha mikro terbesar contohnya berasal dari sektor perdagangan besar sebesar Rp362 miliar, kemudian perikanan Rp11 miliar.

"Sementara untuk realisasi penyaluran pembiayaan kredit ultra mikro di Lampung hingga November 2023 berjumlah Rp374,87 miliar dengan total debitur 79.341 orang," ujarnya.

Sementara itu, realisasi penyaluran dana bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Lampung per 12 Desember 2023 mencapai Rp52,09 miliar.

Dody menerangkan, BPDLH merupakan badan penaung dan penyalur beberapa sumber pendanaan lingkungan hidup, yang kemudian disalurkan melalui berbagai instrumen di sektor kehutanan, ESDM, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan, dan perikanan.

Sektor kerja sama yang dilakukan oleh BPDLH meliputi pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan, agrikultur, energi, proses industrial dan penggunaan produksi, serta pengelolaan limbah.

"Untuk total realisasi penyaluran fasilitas dana bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup per 12 Desember 2023 berjumlah Rp52,09 miliar," kata dia berdasarkan keterangannya, Selasa (19/12/2023).

Dia menjelaskan penyaluran itu menyasar sebanyak 110 kelompok masyarakat, kelompok tani hutan (KTH), dan lembaga di Provinsi Lampung.

"Lalu penyaluran tersebut selain disalurkan kepada 110 kelompok, juga tersalur ke 24.831 debitur yang ada di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung," ujarnya.

Ia merincikan untuk sebaran debitur dana bergulir BPDLH tersebut di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 8.063 debitur, dan di Kabupaten Way Kanan ada 7.402 debitur.

Kemudian Kabupaten Tanggamus ada sebanyak 4.924 debitur, Kabupaten Tulangbawang berjumlah 2.196 debitur, Kabupaten Lampung Barat ada 1.475 debitur.

Lalu, Kabupaten Lampung Utara berjumlah 597 debitur, Kabupaten Pesawaran ada 148 debitur, dan Kabupaten Lampung Timur ada sebanyak 26 debitur. (*)