Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut, 50 persen teroris di Indonesia terpapar paham radikal dari media digital atau dari internet.

Hal itu diungkapkan Kasi Pengawasan Barang BNPT, Faisal Yan Aulia, saat workshop peran pers dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan Indonesia harmoni yang berlangsung di Hotel Novotel, Kamis (21/12/2023).

Menurut Faisal, seseorang yang terpengaruh paham radikalisme dari media digital akibat dari membaca sendiri, menafsirkan sendiri hingga akhirnya mereka menyimpulkan sendiri.

"Sekarang ini teroris yang berhasil ditangkap 50 persen terpengaruh karena online. Ketika mereka ditangkap dan diinterogasi ngaku nya di ajak oleh internet. Jadi dia tidak punya grup jadi tidak ada jaringan," kata Faisal.

Ia mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan di dalam penyebaran paham radikalisme. Dimana dahulu penyeberangan paham radikalisme dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun saat ini sudah dilakukan secara terbuka. 

"Jadi kalau dulu rekrutmen dan doktrin paham radikal itu sembunyi-sembunyi seperti rumah yang di tengah sawah atau hutan. Tapi sekarang ini sudah terbuka di media digital. Orang yang terpengaruh di online itu baca sendiri, belajar sendiri, menafsirkan sendiri dan menyimpulkan sendiri," paparnya.

Ia juga menjelaskan jika para teroris yang berhasil tertangkap berada di rentan usia 20 hingga 30 tahun. Selain itu kaum perempuan juga paling banyak terpapar paham radikalisme.

"Jadi generasi muda ini jadi target karena mereka masih labil, ingin eksistensi sehingga mereka mudah untuk menjadi target sasaran kelompok radikal. Selain itu juga kaum perempuan, karena kadang perempuan yang mendoktrin kemudian suaminya yang bergerak," sambungnya.

Oleh karena itu, media saat ini menjadi partner pemerintah dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme. Hal tersebut lantaran media dapat membentuk opini publik.

"Kalau yang jadi sasaran generasi muda maka tidak bisa lagi kita menggunakan cara-cara lama yang digunakan 10 tahun lalu. Karena generasi muda, maka cara penanggulangan nya seperti menggunakan audio visual, meme, karikatur," kata dia.

Selain itu BNPT juga melibatkan beberapa lembaga seperti pihak swasta untuk ikut menanggulangi penyebaran paham radikalisme termasuk memberikan perlindungan terhadap bekas Napi terorisme.

"Kami menggandeng dunia usaha seperti ada warung NKRI. Napi terorisme setelah keluar harus dipikirkan karena kalau tidak bisa saja dia akan kembali lagi," katanya.

Sementara Ketua Dewan Pers periode 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, pers memiliki pedoman dalam menyampaikan informasi terkait dengan pemberitaan terorisme.

"Anak yang menjadi korban dan pelaku tidak boleh disebut nama, alamat hingga sekolah nya. Hati-hati ketika membuat pemberitaan aksi terorisme, jangan sampai berita yang kita buat malah menyebabkan adanya aksi susulan," kata Yosep.

Menurutnya, media yang memuat atau menyampaikan gambar aksi teror yang dramatis sama dengan menyebarkan pesan teror sang terorisme.

"Hal yang bersifat sadis dan menimbulkan trauma tidak boleh disiarkan. Tapi media bisa menemukan pelaku teror nya, misal dengan mewawancarai keluarga, tetangga nya hingga ketua RT," kata dia.

Ia menambahkan, meliput dan memberitakan terorisme adalah bagian dari perawang melawan terorisme. Selain itu penanggulangan terorisme adalah masalah bersama bukan hanya urusan BNPT atau Densus 88.

"Pers harus berperan dalam mengingatkan dan membantu menemukan akar-akar terorisme yang tumbuh di masyarakat. Mencegah melalui program deradikalisasi jauh lebih efektif dan penting ketimbang penindakan represif," tutupnya. (*)