Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencatat terdapat 25 Pekon (Desa) di 12 kecamatan rawan konflik antara satwa liar dan manusia. Satwa liar yang sering terlibat konflik dengan manusia yakni Gajah, Harimau dan Beruang.

Hal tersebut disampaikan Pj bupati Lampung Barat, Nukman saat menghadiri acara launching buku peta jalan (Road Maps) peran dan komitmen multi pihak terhadap mitigasi konflik satwa dan peningkatan ekonomi masyarakat berkelanjutan 2023-2028, di aula kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (21/12/2023).

Nukman mengatakan akan banyak dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi jika tidak dilakukan diantisipasi.

"Karena dari konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian materil yang berdampak terhadap kerusakan rumah, lahan pertanian, hingga kematian hewan ternak milik warga yang ada disekitar wilayah rawan tersebut," kata Nukman, saat menyampaikan sambutan.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Lampung Barat telah membuat road maps yang dituliskan dalam sebuah buku. Road maps tersebut merupakan hasil rancangan pemerintah kabupaten Lampung Barat dan Wildlife Conservation Society Indonesian Program (WCSIP).

Nukman menuturkan, peta jalan yang telah dibuat tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan kearifan lokal, melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, serta masyarakat yang diharapkan menjadi solusi meminimalisir dampak konflik.

"Kita berharap ini bisa menjadi solusi dalam menangani konflik manusia dan satwa liar di wilayah kabupaten Lampung Barat serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan 25 pekon di 12 kecamatan yang terdampak konflik," jelasnya.

Nukman menambahkan, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi peta jalan terwujudnya penghidupan berkelanjutan melalui model pengelolaan atau mitigasi konflik manusia dan satwa luar harmonis, adaptif, responsif, dan bertanggung jawab.

"Selain itu, juga meningkatnya perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Kita berharap poin-poin teknis sasaran rencana kerja dan kegiatan mitigasi konflik dapat diimplementasikan pihak terkait yang hadir terutama perangkat daerah, kecamatan dan pemerintah pekon," ujarnya.

Ia menjelaskan, pekon bisa menjadikan buku peta jalan sebagai salah satu dasar dalam mengalokasikan anggaran guna melakukan mitigasi bencana, termasuk bencana yang ditimbulkan oleh konflik satwa dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dihadiri 79 orang peserta, terdiri dari jajaran OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Lampung Barat, Instansi Vertikal, Camat, Peratin, NGO, perusahaan, Perbankan dan Stake Holder terkait.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah membentuk membentuk 20 pekon (Desa) mandiri dalam rangka mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar.

Kepala Bidang Pengelolaan, Pengendalian Lingkungan Hidup, Sukimin mengatakan, pembentukan 20 pekon mandiri tersebut merupakan program jangka panjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Sukimin menjelaskan, 20 pekon tersebut merupakan beberapa pekon yang sering mengalami konflik dengan satwa liar seperti gajah, harimau dan beruang.

Pekon tersebut tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Lampung Barat, diantaranya :

• Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) : Pekon Bumi Hantatai dan Gunung Ratu
• Kecamatan Suoh : Pekon Ringin Sari, Rowo Rejo, Tugu Ratu, Sukamarga dan Sumber Agung
• Kecamatan Way Tenong : Pekon Tambak Jaya dan Tanjung Raya.
•  Kecamatan Balik Bukit : Pekon Kubu Perahu dan Padang Cahya
• Kecamatan Kebun Tebu : Pekon Tri Budi Makmur
• Kecamatan Sumber Jaya : Pekon Simpang Sari
• Kecamatan Lumbok Seminung : Pekon Ujung Rembun, Pancur Mas, Sukabanjar dan Tawan Sukamulya.
• Kecamatan Batu Ketulis : Pekon Luas dan Atar Kuwaw
• Kecamatan Sekincau : Pekon Padang Tambak dan Kota Baru

"Rincian itu beberapa pekon yang memang sering mengalami konflik satwa liar dan manusia," pungkasnya. (*)