Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 51 pondok pesantren (ponpes) di Provinsi Lampung menjadi penerima manfaat program kemandirian pesantren yang digagas Kementerian Agama (Kemenag). Ponpes tersebut saat ini mengelola berbagai bisnis secara mandiri.

Secara nasional, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut sebanyak 2.067 ponpes menjadi penerima program tersebut. Hal itu diungkapkan Yaqut, saat hadir dalam Sarasehan Peningkatan Kemandirian Pesantren di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

"Presiden Jokowi mengamanatkan kepada saya untuk setidaknya sampai tahun 2024 ada 5.000 pondok pesantren yang sudah dimandirikan. Sudah ada sekitar 2.067 penerima yang hadir pada siang hari ini. Ini adalah wujud perhatian pemerintah kepada pondok pesantren," ujar Yaqut dalam keterangan yang diterima, Minggu (17/12).

Yaqut menjelaskan, kemandirian pesantren adalah program wajib lantaran telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemandirian pesantren juga mandat dari Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Di Kemenag, kemandirian pesantren menjadi salah satu program prioritas yang digulirkan sejak 2021. Untuk mewujudkannya, Kemenag antara lain merilis Pesantrenpreneur dan Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP), programnya berupa inkubasi bisnis.

Inkubasi bisnis yang digalakkan Kemenag meliputi seluruh aspek bisnis. Mulai dari pemilihan bisnis hingga kepada pihak mana produk bisnis pesantren dapat dipasarkan. Program prioritas ini dirancang agar dapat diakses setara bagi semua pesantren yang membutuhkan (inklusif).

Program tersebut berbasis kebutuhan pesantren dengan mempertimbangkan aspek sektor bisnis dan kondisi geografis (fasilitatif), sebagai suatu kolaborasi antarpemangku kepentingan yang terkonsolidasikan. Program ini juga bersifat terbuka serta akuntabel. Sehingga, setiap proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani mengungkapkan, ribuan pesantren ini telah berhasil meningkatkan kemandiriannya dengan mengembangkan beragam bidang bisnis.

Ia merinci, sebanyak 832 pesantren mengembangkan toko, minimarket, dan koperasi. Selain itu, ada 169 usaha laundry, 56 pengelolaan bidang food and beverages, 34 bisnis digital printing dan ratusan jenis usaha lainnya yang berhasil dikelola pondok pesantren.

"Dari 2021 sampai 2023, Kementerian Agama telah memberikan afirmasi anggaran hingga Rp300 miliar untuk mendorong kemandirian ekonomi ribuan lembaga pesantren," ungkap dia.

Plt Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur menambahkan, Peta Jalan Kemandirian Pesantren yang dirumuskan pada 2021 terbagi menjadi empat tahap dalam rentang 2021-2024. 

Pada 2023, Kemenag mulai membangun Pesantren Community Economic Hub (PCEH). Hal ini ditandai dengan peluncuran PCEH, Launching Communities of Practice, dan Replikasi 1.500 pesantren.

"Alhamdulillah, dari 2021 hingga 2023, program Kemandirian Pesantren sudah merata di 34 provinsi seluruh Indonesia," terang Waryono.

Rincian ponpes penerima manfaat program tersebut antara lain Nangroe Aceh Darussalam (32), Bali (4), Bangka Belitung (2), Banten (104), Bengkulu (3), DI Yogyakarta (35), DKI Jakarta (6), Gorontalo (4), Jambi (10), Jawa Barat (356), Jawa Tengah (232), Jawa Timur (260), Kalimantan Barat (41), Kalimantan Selatan (11), Kalimantan Tengah (5), Kalimantan Timur (17) dan Kalimantan Utara (3).

Kemudian Kepulauan Riau (12), Lampung (51), Maluku (6), Maluku Utara (5), NTB (31), NTT (4), Papua (4), Papua Barat (3), Riau (26), Sulawesi Barat (11), Sulawesi Selatan (43), Sulawesi Tengah (10), Sulawesi Tenggara (22), Sulawesi Utara (4), Sumatera Barat (37), Sumatera Selatan (54), dan Sumatera Utara (22). (*)