Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisiit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 kian melebar jelang tutup tahun anggaran. Namun demikian, realisasi defisit masih jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pemerintah. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 35 triliun, atau setara 0,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sampai dengan 12 Desember 2023. 

Nilai itu masih jauh lebih rendah dibanding target pemerintah, yakni defisit di kisaran 2,8 persen terhadap PDB. Meskipun mencatatkan defisit, keseimbangan primer masih terjaga, yakni surplus sebesar Rp 378,6 triliun. 

Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. 

"Jadi defisit kita di 12 Desember yang hanya Rp 35 triliun atau 0,17 persen terhadap PDB jauh lebih kecil dari desain defisit awal," ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa Desember 2023, di Jakarta, Jumat (15/12/2023) dikutip dari Kompas.com. 

Defisit dibentuk dari pendapatan negara yang lebih rendah dari realisasi belanja negara. Bendahara negara menyebutkan, sampai dengan pekan kedua Desember pendapatan negara telah mencapai Rp 2.553,2 triliun. 

Nilai realisasi itu sebenarnya sudah melampaui target awal APBN, yakni sebesar Rp 2.463 triliun. Namun, pada pertengahan tahun lalu pemerintah telah merevisi ke atas target pendapatan lewat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 menjadi Rp 2.637,2 triliun. 

"Jadi kalau dibandingkan target Perpres tahun 72 2023 yang revisi ke atas, itu kita masih belum mencapai. Tapi dari UU APBN awal kita sudah 103,66 persen," kata Sri Mulyani. 

Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.588,2 triliun. Nilai itu masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN maupun Perpres 75 Tahun 2023. 

Jika dibandingkan target APBN sebesar Rp 3.061,2 triliun, realisasi belanja negara baru mencapai 84,55 persen. Sementara itu, dibandingkan dengan target Perpres 75 Tahun 2023 sebesar Rp 3.117,2 triliun, realisaisnya baru mencapai 83,03 persen. 

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, pemerintah telah melakukan pembiayaan sebesar Rp 289,6 triliun. Nilai itu jauh lebih rendah dari target APBN sebesar Rp 598,2 triliun dan target terbaru sebesar Rp 479,9 triliun. (*)