Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pj Bupati Lampung Barat Nukman mengklaim terjadi penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem di wilayah yang dipimpinnya. Hal itu dikatakannya saat Nukman didampingi sejumlah kepala OPD menyampaikan sejumlah capaian kinerja dan evaluasi triwulan lV periode Oktober-Desember 2023 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Dalam paparan evaluasi selama menjabat sebagai Pj Bupati Lampung Barat itu ia menyampaikan 10 aspek kinerja diantaranya aspek kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan aspek pengangguran.

Kegiatan evaluasi jelang AMJ nya itu, Nukman juga melaporkan progres capaian kinerja, menindaklanjuti catatan-catatan dari evaluator pada saat evaluasi capaian kinerja Triwulan III, pada 15 September 2023 dan assistensi pada tanggal 25 November 2023.

Dalam aspek kesehatan, Nukman menyampaikan jika dokter spesialis dan kelengkapan Sarpras di Rumah Sakit terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada 2023 jumlah Dokter spesialis bertambah 2 orang yaitu spesialis Objin dan Spesialis Gizi Klinik, ada 1 Dokter spesialis yang mutasi yaitu spesialis bedah mulut.

Nukman pun mengatakan, kabupaten Lampung Barat saat ini masih kekurangan tiga dokter spesialis, di antaranya spesialis syaraf, fisioterapi dan rehabilitasi serta bedah mulut.

Dalam pemenuhan sarpras RS, untuk Gedung bertambah sebanyak dua unit, peralatan medik 98 unit, peralatan penunjang 32 unit dan peralatan kantor sebanyak 203 unit dari sebelumnya.

Ia menjelaskan dalam memenuhi kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan upaya yang telah dilakukan diantaranya mengajukan usulan ke Kementerian Kesehatan, mengajukan tugas belajar dokter, berkoordinasi dengan organisasi profesi serta penambahan sarana dan prasarana yang berdampak pada bertambahnya pelayanan.

"Sementara upaya lain yang akan dilakukan antara lain melaksanakan program PGDS Kemenkes RI, Kontrak BLUD, MoU dengan pusat pendidikan Dokter Spesialis, tugas belajar, pengembangan gedung Hemodialisa, Pengembangan Bank Darah Rumah sakit serta melengkapi kebutuhan alat kesehatan," ujarnya saat paparan, Jumat (1/12/2023)

Kemudian pada aspek stunting, Nukman menuturkan jumlah balita dengan kasus stunting pada agustus 2023 sebanyak 888 orang dan telah turun menjadi 588 orang pada oktober 2023. Sedangkan, prevalensi kasus stunting agustus 2023 sebesar 5,77% dan pada oktober 2023 turun sebesar 3,19%.

Sementara dalam aspek layanan publik, jika dilihat dari data pada tahun 2023 terdapat 7 perangkat daerah dengan layanan publik yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan jumlah total layanan sebanyak 70 layanan.

"Saat ini pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM) pada tahun 2023 sebesar 79,80 Point naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 79,23 Point," kata Nukman.

Aspek keempat yakni kemiskinan ekstrem, Nukman menyebut menurut data tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 10.410 jiwa atau sebesar 3,37% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14.540 jiwa dari total penduduk Miskin.

Aspek kelima inflasi, kata Nukman sampai dengan November minggu ke-3 indeks perkembangan harga melalui 4 Komoditas yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan beras sebesar 2,8%.

"Angka tersebut memberikan kontribusi terhadap inflasi Provinsi Lampung, di mana sampai dengan bulan Oktober 2023 inflasi di Provinsi Lampung Sebesar 3,06%, sedangkan untuk Inflasi Nasional sampai dengan Oktober 2023 sebesar 2,56% sesuai dengan perhitungan dari BPS," imbuhnya.

Aspek keenam yakni BUMD, Nukman menjelaskan terdapat 4 BUMD di Lampung Barat, dengan BUMD yang sehat berjumlah dua unit, sedangkan dua lainnya berstatus kurang sehat yaitu Pesagi Mandiri Perkasa dan Perumda Air Minum Limau Kunci.

"Adapun penetapan status tidak sehat dari kedua BUMD tersebut disebabkan oleh tidak adanya deviden dan tidak adanya kepengurusan untuk PD. Pesagi Mandiri Perkasa sedangkan untuk Perumda Air Minum Limau Kunci dikarenakan masih adanya piutang di lapangan," jelasnya.

Selain itu alasan lain karena masih tingginya beban biaya operasional lainnya sesuai hasil dari evaluasi BPKP Provinsi Lampung. Nukman mengatakan telah melakukan berbagai upaya terhadap BUMD yang tidak sehat, antara lain dengan menunjuk Plt. Direktur BUMD Pesagi Mandiri Perkasa, melakukan rekomendasi dari Gubernur Lampung.

Sedangkan untuk Perumda Air Minum Limau Kunci upaya yang dilakukan antara lain penagihan yang dilakukan secara intensif, Efisiensi biaya operasional lainnya, percepatan peningkatan SDM, Restrukturisasi Internal serta Melakukan pengawasan.

Sedangkan aspek ketujuh, yakni penyerapan anggaran. Nukman mengatakan realisasi anggaran dari APBD Kabupaten Lampung Barat sampai saat ini telah terserap mencapai 78,53%. "Untuk realisasi APBD Lampung Barat sebesar 798 Milyar Lebih atau sebesar 78,53 persen," jelasnya.

Kemudian aspek kedelapan, terkait realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Nukman mengutarakan dalam proses pengurusannya sudah dipercepat, baik untuk yang prosesnya secara OSS RBA atau secara SICANTIK Cloud. 

Untuk realisasi Layanan Perizinan OSS RBA mengalami kenaikan sebesar 2.230 Perizinan dari tahun sebelumnya sampai dengan November 2023 sedangkan untuk SICANTIK Cloud sampai November 2023 turun 41 Perizinan dari tahun sebelumnya sedangkan untuk SIMBG hanya naik 2 Perizinan.

Aspek selanjutnya yakni kegiatan unggulan, terdapat tiga kegiatan unggulan pada tahun 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain, pemberdayaan UMKM, meningkatknya literasi daerah, dan pengembangan Geopark Kaldera Suoh.

Terakhir aspek ke 10, yakni aspek pengangguran. Berdasarkan surat dari Bupati Lampung Barat terkait pendataan yang dilakukan oleh tingkat kecamatan terhadap tingkat pengangguran terbuka maka data yang didapatkan sebanyak 4.107 atau sebesar 2,12%.

Nukman menyebut upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi pengangguran diantaranya dengan adanya pelatihan-pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan Kapasitas SDM, kemudahan dan kecepatan investasi, memfasilitasi para  pencari kerja serta pembangunan pusat layanan usaha terpadu, gedung promosi IKM, sekolah kopi serta pendampingan dan sertifikasi IKM.

"Sementara upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi pengangguran antara lain penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan kompetensi, meningkatkan akses terhadap modal, informasi dan pasar, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta," pungkasnya. (*)