Kupastuntas.co, Metro - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro mengaku telah menyiapkan sebanyak enam posko pengaduan pelanggaran pemilu yang tersebar di seluruh Kecamatan di Bumi Sai Wawai.

Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham menjelaskan, posko yang disiapkan oleh Bawaslu itu berada di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota. 

"Kami di setiap Kecamatan juga membuka posko pengaduan dan terutama di tingkat Kota Metro. Totalnya ada enam di Kota Metro, di 5 kecamatan dan satu kota," kata Badawi saat dikonfirmasi awak media, Rabu (29/11/2023).

Selain itu Ketua Bawaslu tersebut juga mengimbau agar peserta pemilu di Metro dapat melampirkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian yang ditembuskan ke Bawaslu untuk persiapan pengawasan.

"Yang menjadi titik tekan kita adalah STTP dari pihak Kepolisian dan itu harus ditembuskan ke Bawaslu. Sehingga kami melakukan persiapan pengawasan dan lain-lain dapat benar-benar dilakukan dengan baik," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menggandeng sejumlah organisasi Pers hingga Organisasi Kepemudaan (OKP) untuk bersama melakukan kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas kampanye peserta pemilu.

"Kami menggandeng terutama teman-teman media dan sembilan OKP yang sudah bekerjasama dengan Bawaslu untuk mengontrol bagaimana di masa kampanye ini memberikan informasi awal kepada kami sehingga kami nanti bisa melakukan penelusuran ke bawah jika peserta pemilu ada yang melakukan pelanggaran," ungkapnya.

Badawi Idham juga mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melakukan pengawasan selama 24 jam sesuai arahan Bawaslu Provinsi Lampung.

"Yang pasti kami mengikuti provinsi dan provinsi mengikuti pusat untuk bagaimana kemudian menjalankan aturan itu," jelasnya.

"Maka kita akan melakukan pengawasan khususnya bagi peserta pemilu yang melakukan pemasangan APK di malam, sore hari maupun dini hari, kita pastikan mereka dapat melakukan pemasangan dengan benar," imbuhnya.

Sementara itu, Kordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan dan Humas Bawaslu Kota Metro, Hendro Edi Saputro menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi atensi dalam pengawasan.

"Soal isu-isu strategis tentu ini merupakan tahapan kampanye yang tidak terlepas dari Bawaslu untuk melakukan monitoring di semua titik APK, yang kemudian kita akan melakukan patroli pengawasan namanya," terangnya.

Dalam pelaksanaan patroli pengawasan tersebut, Bawaslu akan berfokus pada pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), media sosial hingga aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Patroli pengawasan nanti akan kita lakukan di masa kampanye ini dengan sasaran APK, Medsos dan ASN. Dari politik uangnya khususnya menjelang waktu pencoblosan terkait dengan dugaan money politik serta netralitas yang itu kita awasi," jelasnya.

Meskipun demikian, Bawaslu Kota Metro juga berupaya mengantisipasi penyebaran informasi dan berita hoax yang berpotensi beredar di media sosial.

"Yang menjadi kendala dan kita antisipasi adalah informasi atau berita hoax, kemudian soal publikasi yang mana akun peserta pemilu ini tidak didaftarkan ke KPU dan segala macamnya. Maka ini menjadi konsen kita, bagaimana isu-isu hoax ini tidak terjadi di kota Metro," paparnya.

"Ketika akun-akun itu sudah didaftarkan kemudian itu terdapat di dalamnya konten tentang isu-isu hoax, ujaran kebencian dan segala macam maka itu akan kami jadikan temuan. Beberapa teman-teman ini sudah menembuskan SK-nya ke kota dan itu ada beberapa partai," sambungnya.

Hendro juga menyampaikan bahwa di Kota Metro tidak memiliki wilayah yang potensi konflik akibat perbedaan pilihan. Meskipun begitu, pihaknya juga tetap melakukan antisipasi kerawanan sengketa.

"Kalau konflik tidak, tapi kita ada referensi atau rujukan bagaimana kemudian titik kerawanan ini ada. Salah satunya contoh di Metro Selatan ini ada yang berdekatan calonnya dan ini menjadi konsen kitab bagaimana kemudian itu nanti tidak terjadi di antara mereka," tandasnya. (*)