Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Realisasi pendapatan pada anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) di Provinsi Lampung hingga 30 September 2023 mencapai Rp7,59 triliun atau 79,82 persen dari target Rp9,23 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin menyampaikan, dari sisi penerimaan pajak, mayoritas penerimaan per jenis pajak tumbuh positif.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 September 2023 tumbuh 12,94 persen (yoy) dan telah terealisasi sebesar Rp5,72 triliun atau 74,12 persen dari target penerimaan.  

“Sampai dengan 30 September 2023, pendapatan APBN telah terealisasi sebesar Rp7,59 triliun atau 79,82 persen dari target Rp9,23 triliun,” jelas Dody dalam keterangannya, Senin (20/11). 

Ia menerangkan, secara agregat seluruh sektor utama tumbuh positif dengan kontribusi penerimaan pajak didominasi oleh sektor industri pengolahan, dengan kontribusi sebesar 30,10 persen dari total penerimaan pajak dan tumbuh signifikan sebesar 24,04 persen (yoy).

“Adapun faktor yang mendorongnya diantaranya peningkatan setoran pada industri pangan, industri karet, dan barang dari karet serta plastik,” ujarnya.  

Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, lanjut Dody, sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp755,72 miliar atau 98,87 persen dari target.

Realisasi bea masuk sebesar Rp286,87 miliar, tumbuh 13,3 persen (yoy) dipengaruhi kenaikan importasi beras. Realisasi cukai sebesar Rp1,33 miliar, tumbuh 1157,7 persen (yoy) dipengaruhi oleh denda administrasi cukai dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. 

Realisasi bea keluar sebesar Rp467,52 miliar, terkontraksi 65,94 persen (yoy) disebabkan oleh harga Crude Palm Oil (CPO) yang termoderasi di pasar global. 

“Untuk penerimaan negara bukan pajak sampai dengan 30 September 2023 tumbuh signifikan sebesar 22,68 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,112 triliun atau telah mencapai 108,61 persen dari target,” katanya.

Sementara itu, Dody mengatakan realisasi belanja APBN sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp22,103 triliun atau 70,39 persen dari pagu Rp30,32 triliun. 

Secara rinci, dari sisi belanja pemerintah pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp6,24 triliun atau 60 persen dari pagu dan mengalami percepatan sebesar 15,92 persen (yoy). 

“Dari total realisasi BPP tersebut, telah digunakan antara lain untuk pembayaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp2,36 triliun; belanja barang operasional, non operasional, dan persediaan sebesar Rp1,27 triliun; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp418,19 miliar; belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda sebesar Rp401,34 miliar; dan belanja pemeliharaan sebesar Rp333,35 miliar,” bebernya. 

Dody menambahkan, dana transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp15,86 triliun atau 75,53 persen dari pagu; Dana bagi hasil terealisasi sebesar Rp337,34 miliar atau 52,24 persen; Dana alokasi umum terealisasi sebesar Rp10,10 triliun atau 79,34 persen; DAK fisik terealisasi sebesar Rp608,10 miliar atau 49,34 persen dari pagu.

Selanjutnya, DAK nonfisik terealisasi sebesar Rp3,14 triliun atau 75,99 persen; Hibah terealisasi sebesar Rp0,92 miliar atau 9,16 persen; Dana insentif fiskal terealisasi sebesar Rp68,08 miliar atau 59,51 persen; dan dana desa terealisasi sebesar Rp1,68 triliun atau 75,34 persen. (*)